Notification

×

Iklan

Iklan

Pantesan Pelayanannya Amburadul, Ternyata Hampir Seluruh Desa di Bima Belum Punya SPM Desa

Sabtu, 06 Februari 2021 | 15.59.00 WIB

 

Foto: Ilustrasi kartun aspirasi masyarakat meminta pelayanan (Sumber: Desakarangmukri).

Indikatorntb.com - Hampir seluruh desa di Kabupaten Bima belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa. Tidak heran jika pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah desa selama ini terkesan amburadul dan apa adanya, Sabtu (06/02/21).


Ketua Komunitas Indikator Bima, Furkan Sadam awalnya tidak menyangka bahwa hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima khususnya di Kecamatan Wera belum memiliki SPM Desa.


"Pantesan amburadul pelayanannya selama ini, nggak tau di desa yang lain tapi kalau di desa saya, sangat kacau. Nggak jelas pelayanannya," terang salah satu pemuda desa Sangiang ini.


Menurutnya, keberadaan SPM Desa sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat desa. Selain menjadi amanat negara, SPM Desa juga diharapkan mampu meningkatkan pemberian percepatan pelayanan kepada masyarakat.


"Bukti keberadaan SPM Desa itu ditandai dengan adanya keputusan desa, pertanyaanya ada nggak. Coba tanya di desa masing-masing," papar Direktur Utama PT. Indikator Media Group ini.


"SPM Desa juga bisa dijadikan alat kontrol terhadap kinerja pemerintah desa," lanjutnya.


Furkan yang juga pemimpin redaksi portal media online Indikatorntb.com ini meminta kepada seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Wera untuk segera dan serius membuat SPM Desa.


"Kami mendorong pemerintah desa untuk segera membuat SPM Desa itu," tuturnya.


Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bima, Hairullah. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Bima.


"Saya sangat setuju, karena hal itu akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, secepatnya kami akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Kepala Desa," ujar Hairullah yang juga menjabat sebagai ketua BPD Desa Wora ini kepada media ini.


Menanggapi usulan, saran dan masukan dari pemuda dan Wakil Ketua Forum BPD Kabupaten Bima itu, Umar, SH ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Wera menyambut baik. Baginya, hal itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.


"Setahu saya juga mungkin hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima belum punya SPM Desa. Selama inikan pelayanan yang kita lakukan hanya berdasarkan cara berpikir dan cara tradisional," katanya.


Lebih lanjut, Kepala Desa Nangawera ini mengakui bahwa SPM Desa sangat penting sebagai alat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat.


"Saya sendiri jujur, tertantang untuk segera membuat SPM Desa ini, harus punya," terangnya.


Namun demikian, Umar menyadari bahwa membuat SPM Desa itu tidaklah mudah. Dibutuhkan konstresai, keseriusan dan penyesuaian dengan kondisi desa masing-masing. Selain itu, juga desa harus punya fasilitas pelayanan yang memadai.


"Jadi membuat SPM Desa itu, harus melihat kondisi desa masing-masing. Tidak hanya itu, perangkat dan fasilitas pelayanannya juga harus memadai," tutupnya.


Seperti yang diketahui, Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal. Hal itu diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Standar Minimal Desa.


Indra/IN

×
Berita Terbaru Update