Notification

×

Iklan

Iklan

Visi Bima Ramah di Tengah Imajinasi Politik Berdampak Negatif

Sabtu, 13 Juli 2019 | 14.10.00 WIB
Foto: Penulis
Polemik “identitas kedaerahan bima” senantiasa mewarnai menjelang musim politik yang penuh pergolakkan, pertempuran dan dinamika tanpa akhir yang menciptakan reduksi terhadap "identitas dan budaya” yang berkehendak untuk mewujudkan cita cita daerah. Salah satunya fenomena slogan “Bima Ramah” yang teramat mahsyur itu diciptkan atas reaksi dari keresahan yang di alamatkan terhadap ikom.

Predikat identitas orang bima yang barbar, keras dan kasar hingga julukan julukan aneh yang tidak bertanggung jawab dan terkesan memaksakan diri demi melanggengkan sebuah hegemoni tertentu, yang selama ini di predikatkan terhadap daerah bima sebagai zona merah dan lain lain. Yang amat merugikan psikologis, sosial, budaya dan sejarah bima yang sesungguhnya pernah mengalami masa kejayaan dimasanya, di puja-puji oleh seluruh bangsa, di agung-agungkan dan mulia dimata dunia karena dulunya bima adalah serambi mekkah ke 2 setelah aceh.

Sejak mulai diperkenalkan dipublik di tahun 2015 dan di kampanyekan “bima ramah” yang amat kramat penuh filosofi dan energi itu diyakini sebagia mantra yang dapat menyelamatklan bima dari kutukan buruk yang selama ini ditakdirkan.

Banyak masyarakat awam, priyayi hingga borjuis menaruh harapan akan kesaktian slogan “bima ramah” yang dapat membebaskan masyarakat Bima dari kemiskinan, keterbelakangan hingga kebodohan dan kriminalisasi.

Namun slogan yang diharapkan menjadi konsep pembangunan watak dan karakter tersebut runtuh berkeping keping dan tak mampu bertahan ditengah dinamika zaman.

Jadilah konsep “Bima Ramah” hanya menyisakan paradox, disatu sisi diyakini ampuh membebaskan bima dari kekerasan visual dan fisik serta keterbelakangan namun disisi lain hanya dipandang sebagai sebuah “kebenaran argumentatif” yang bersifat praktis dan bertentangan dengan teori ilmiah karena terbukti konsepsi bima ramah hanya menciptakan dampak negatif terhadap pembangunan dan meruntuhkan harapan dan keyakinan tersebut, narasi keramahan untuk melawan kekerasan justru berujung kepada lahirnya ketidak puasan serta perlawaana yang tak kenal lelah sperti aksi blokade, demostrasi dimana-mana dan cerita tragis lainnya, sebuah model pembangunan politik dengan semangat “bima ramah’ yang dipertanyakan visi dan misinya.

Dipertanyakan fungsi dan aktualisasi karena mungkin yang tersisa hanya para pemuja politik yang prgamtis dan membenarkan sebuah skandal sejarah yang tak dapat di lanjutkan lagi.

Disi lain Tidak ada teori politik yang membenarkan sebuah exploitasi budaya kekerasan dijadikan alat kampanye dan menimbulkan keyakinan masyarakat
Bima selama ini.

Mengexploitasi budaya kekerasan sebagi wahana untuk meraih suara politik justru terlalu alay dan banyak menghancurkan esensi politik sejati yang proyektif, dan berkelanjutan. Mungkinkah praktek mencuri dan menjual identitas budaya demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaan politik terus terjadi, dengan mendogmatis dan merampok imajinasi rakyat yang buta akan kewarasan. Kini kita memasuki era dimana nalar dan akal sehat tidak lagi mampu merasionalisasikan kebenaran ilmiyah. Karena mengkudeta kritisme dalam lautan fiksi dan fiktif dalam slogan “bima ramah” dianggap sebuah lelucon dan ancaman. Karena penggagasnya aja belum tentu paham apa implikasi dan makna sejati dari bima ramah ibarat filosofi orang dompu “nggahi rawi pahu”.

Mereka yang selama ini mengkampanyeklan bima ramah tidak tahu apa yang harus dilakukan dan diperbuat dalam rangka membawa peradaban bima ini semakin ramah dengan budaya kekerasannya. Kini memasuki musim politik perlu kiranya kita merenungi perjalanan politik daerah ini dalam sebuah narasi perjalanan pemerintahan yang penuh dinamika dan harapan akan sebuah perubahan.

Lewat tulisan singkat ini saya ingin berpendapat tentang kensep VISI " BIMA RAMAH" yang dalam pengkajian dan analisis kita bahwa Bima Ramah yang pernah di cita-citakan Dinda-dahlan di awal pilkada 2015, dan selama menjabat sebagai Bupati Bima Tiga tahun terakhir ini dianggap gagal, tidak efektif dan tidak sesuai dengan Konsep Religoins, Aman, Makmur, Handal (RAMAH) diantaranya

1. Pada aspek keagamaan (Religius)

Bupati Bima selaku pemerintah Daerah tentunya memiliki otoritas dalam hal menentukan program, khususnya di bidang keagamaan.

Pertanyaanya, mulai dari tahun 2016-2019 program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Bupati Bima pada aspek keagamaan.?Kalaupun ada, Dimana program itu di prioritaskan oleh Bupati Bima dalam mengembangkan konsep Religusitas.? Selanjutnya apakah Bupati Bima sudah mengeluarkan Perbup,Perda atau “Himbauan Bupati” dalam rangka mengakomodir program-program keagamaan itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab oleh Bupati Bima dan seluruh elemen masyarakat untuk menentukan sejaumana konsep Bima Ramah itu di wujudkan dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sekedar wacana dan janji politik yang tidak berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Secara historis Daerah Bima di kenal dengan Daerah yang beradab dan
santun lebih-lebih dalam hal keagamaan, yang dimana pada saat itu para
orang tua merawat dan mendidik anak-anaknya atau biasa disebut magrib
mengaji, budaya Magrib mengaji ini terus berkembang di tiap-tiap pelosok desa. namun seiring berkembangnya zaman kesadaran masyarakat Bima telah sirna bagaikan ditelan bumi bahkan tidak lagi diperhatikan.


Inilah yang menjadi bahan evaluasi bagi Bupati Bima selaku pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman masyarakat tentang ajaran agama Islam, juga pendalaman, pemantapan, tentang nilai-nilai yang ada di dlm Al-Qur’an sehingga tercipta masyarakat bima yang beriman dan berahlak. Hal ini di canangkan pada saat Hj. Indah Damayanti Putri menjadi Ispektur Upacara hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman persiapan kantor Bupati Bima Desa Dadibou, Kec. Woha, Selasa (25/5/2017). Bupati menyampaikan tentang program pembangunannya di bidang keagamaan, program tersebut adalah gerakan pesantren sehari atau di singkat (GPS) Menurut saya jika program ini tidak diakomodir secara efektif dan efisien maka program ini hanyalah sebuah wacana dan opini belaka tampa ada. Real Action dari pemerintah sebagai penyelenggara.

2. Pada aspek Keamanan.

Daerah bima adalah daerah yang di kenal dengan rawan konflik, bagaimana mungkin tidak muncul stigma yang seperti itu sedangkan setiap tahun, setiap hari terjadi konflik dan sentime antar individu,
kelompok, komunitas dan masyarakat serta konflik antar desa.

Katakanlah tahun 2017 terjadi konflik di area persawahan perbatasan Desa Risa dan Dusun Minte Desa Dadibou. pada Senin (23/10/2017). Sekitar pukul 17.00 Wita, konflik Desa Laju kec, Langgudu dan Desa Tolo Uwi yang lebih ironisnya lagi pada saat konflik laju dan tolo uwi terjadi penembakan oleh pihak kepolisian sehingga menimbulkan korban jiwa dan meninggal dunia atas nama Ovan warga desa laju , Selasa, 9 Mei 2017 pada pukul 14.00 siang, selanjutnya konflik Desa wora dan Desa Nanga Wera yang berawal dari perkelahian di acara organ tunggal
sehingga berimbas pada ketersinggungan dan ketegangan antara dua desa, (Senin, 24 April 2017, Info.Metromini).

Hal demikian di sampaikan oleh Wakil Bupati Bima, H Dahlan M Nor . Beliau akan berencana akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) khusus terkait hiburan malam, utamanya so’al orgen tunggal untuk meminimalisir konflik, (26 April 2017,Info.Kabar Harian Bima).

Pemerintah daerah bukan hanya sekedar berencana menerbitkan (perbu) untuk mengatasi konflik sosial pun sudah ada rencana. Pertanyaannya apakah peraturan daerah itu sudah di terbitkan.? Kenapa konflik di Bima semakin meningkat bahkan tidak ada perubahan sama sekali.? Dan sejauh mana pemerintah daerah dalam mencegah dan mengatasi akar dari
konflik sosial yang terjadi setiap tahun.? Bupati Bima harus serius dalam upaya pencegahan kalau bahasa hukum
prefentif langkah prefentif ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi konflik horizontal antar warga masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 2 sampai pasal 7 peraturan pemerintah No.2 tahun 2015 upaya pencegahan konflik sosial dapat di lakukan dengan cara-cara
tertentu diantaranya membangun pencegahan lebih awal melalui membangun kerukunan antar warga, membangun kesadaran hukum masyarakat dengan cara-cara pembinaan, pendidikan, dan menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan antar warga masyarakat tentunya.

Bupati Bima dalam hal ini harus bekerja sama dengan aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan seperti IMM, HMI, PMII dan lain.

3. Makmur

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Makmur berarti serba kecukupan, tidak kekurangan atau keadaan yang mencukupi kebutuhan dasar dan dengan keadaan itu kita merasa puas. Pada aspek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Apakah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima semakin meningkat atau menurun.? Kenapa angka kemiskinan di bima tidak ada perubahan.? Apa saja yang sudah di capai oleh Bupati Bima dalam membangun sumber daya manusia (SDM).?

Berdasarkan LKPJ Bupati Bima akhir tahun 2018 bahwa angka kemiskinan di kabupaten bima tahun 2016= menunjukan 15,31%, tahun 2017=15,10% kemudian tahun 2018 menurun 14,84% sedangkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016=5,12%, tahun 2017=5,98% di tahun 2018 mencapai 6,02%. Kemudian kualitas pembangunan SDM di tahun 2015=63,48%, tahun 2016=64,15, tahun 2017=65,01% dan di tahun 2018=65,66%.

Berdasarkan LKPJ Bupati Bima akhir tahun 2018 di atas tidak menunjukan peningkatan atau perubaha baik itu perubahan angka
kemiskinan, perubahan pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pada aspek pembangunan sumber daya manusia ( SDM), teori human capital menjelaskan bahwa pendidikan adalah sebagai Investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat anatara lain di perolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan sesorang apabila mampu menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.

Maka pada akhirnya mengamati dari hasil proyek “bima ramah” ini gagal secara signifikan begitu banyak pembangunan tak tersentuh bahkan terbengkelai, pemerintah terkesan kurang peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, anggaran membengkak dan terjadi kekosongan anggaran utk kebutuhan strategis seperti mobil kebakaran dan lain lain. pemerintah juga terkesan lambat dalam menyikapi bencana dan perbaikan fasilitas inti seperti jembatan dan jalan raya.

Iklim ilmiyah dalam desain
untuk pengembangan intelektual masyarakat juga tidak didukung namun kita melihat kampanye bima ramah memang telah membius masyarakat dalam imajinasi yang hampa. Kita merasakan bima tanpa masa depan, bima ramah yang hanya ramah terhadap pelaku korupsi, ramah terhadap cukong, ramah terhadap mafia pupuk, mafia birokrasi hingga mafia proyek dan lain-lain.

Semua perlu sadar aksi-aksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat terhadap
pemerintahan ini bukan karena mereka frustasi terhadap konsep Bima ramah namun pemerintah semakin tidak ramah terhadap aspirasi, jeritan dan tangisan rakyat,, Yahh "Bima ramah” dalam hampa dan air mata, dalam frustasi dan hancurnya mimpi mimpi rakyat.

Bima tanpa masa depan dan pada akhirnya rakyat akan melawan dengan brutal, bahkan frontal melawan sebuah diktator yang bersembunyi dalam sunyi, bersembunyi dalam keramahan yang tak bertepi.

Penulis : Andriadin (Ketu IMM Cabang Bima).
×
Berita Terbaru Update