Notification

×

Iklan

Iklan

Pemdes Woro di Demo, Berikut 10 Tuntutan Masyarakat

Rabu, 17 Juli 2019 | 10.20.00 WIB
Foto: Massa Aksi saat berorasi di depan kantor desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.
Indikatorntb.com - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi masyarakat dan pemuda Woro bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Massa aksi menuntut transparansi terkait penggunaan dana desa periode 2014-2019, Rabu (17/07/19).

Sebelum melakukan aksi demonstrasi, masyarakat bersama pemuda sudah melayangkan surat permohonan data dan informasi terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Woro periode 2014-2019 kepada BPD desa Woro. Namun, anehnya BPD mengaku tidak memiliki data yang dimaksud.

"Kami massa aksi sebelumnya sudah menyurati secara resmi BPD meminta laporan pertanggujawaban pengelolaan anggaran dana desa selama ini, namun BPD tidak memiliki dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut," Teriak Ardiansyah salah satu massa aksi dalam orasinya.

Massa aksi meminta agar pemerintah Desa Woro dan BPD memberikan informasi dan data terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa selama ini kepada masyarakat dan publik.

"Kami berharap pemerintah desa Woro untuk memberikan kepada kami transparansi dan keterbukaan informasi publik terhadap pengelolaan anggaran dana desa,"
Sambung Ardiansyah.

Berikut 10 tuntutan massa aksi dalam orasinya:

1.Meminta pertanggung jawaban BPD desa Woro periode 2014-2019 tentang tidak adanya salinan
dokumentasi (RKPDes tahun 2014-2019, APDes Tahun 2014-2019, LKPJ desa Woro tahun 2014-2019, dan
LPPD desa Woro tahun 2014-2019.

2. Salinan Dokumen Rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, sampai
2019.

3. Salinan Dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
sampai 2019.

4. Salinan dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepala desa tahun 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, sampai 2019.

5. Salinan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD).

6. Meminta pertanggung jawaban dan kejelasan status anggaran pelaksanaan penimbunan lapangan desa Woro.

7. Meminta penjelasan dan dasar kajian di balik penggunaan bahan batu, dan kerikil untuk pelaksanaan
penimbunan lapangan desa Woro.

8. Meminta penjelasan dan pertannggung jawaban status anggaran BUMDes tahun anggaran 2017-2018.

9. Meminta penjelasan tentang status traktor dengan jumlah 1 unit sebagai sumber pendapatan asli desa Woro.

10. Meminta laporan pemerintah desa tentang infentaris desa Woro serta bukti fisik semua infentasir desa, baik yang perkaitan dengan penunjang kebutuhan administrasi desa berupa computer, printer, dan leptop yang dibeli dengan anggaran negara, maupun yang berkaitan dengan penjang pendapatan asli desa berupa traktor.

Setelah menyampaikan 10 tuntutan di atas, massa aksi kemudian membubarkan diri secara damai.

Salahudin/Indikatorntb
×
Berita Terbaru Update