Notification

×

Iklan

Iklan

HMPI Minta Pemerintah Tolak Usulan Darmono: Agama Bukan Alasan Anti Kohesi Sosial

Kamis, 11 Juli 2019 | 12.59.00 WIB
Foto: Ketua Himpunan Mahasiswa Pascarasarjana Indonesia (HMPI) Bidang Keagamaan Fadhly Azhar.
Nasional - Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Bidang Keagamaan, Fadhly Azhar, mengkritik usulan Darmono terhadap Pemerintah Indonesia perihal usulan penghapusan pendidikan agama di sekolah. Fadhly Azhar berharap bahwa Pemerintah tidak perlu menanggapi usulan Darmono, Kamis (11/07/19).

“Pendidikan Agama jangan dijadikan alasan karena terjadinya anti kohesi sosial dalam menguatnya radikalisasi-sektarian di ruang publik virtual maupun kehidupan sehari-hari” Tegas Fadhly Azhar, yang juga Ketua Bidang Kajian Strategis GNKRI (Gerakan Nasionalis Kebangsaan Rakyat Indonesia), dalam acara Workshop Kompetensi Pendidik Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah di MG Setos Semarang.

Fadhly mengatakan bahwa Pendidikan Agama merupakan medium terkuat dalam pembentukan Kearifan dan Hikmat Kebijaksanaan dalam proses berbangsa, bernegara dalam kehidupan kewarganegaraan.

Bagi yang tidak memahami agama adalah suatu entitas yang tidak kacau dan bahkan solid sebagai medium internalisasi kebijaksanaan dan kearifan, maka dia tidak perlu menghakimi agama sebagai biang terhadap munculya anti kohesi sosial.

“Kalau Einstein mengatakan agama tanpa ilmu adalah lumpuh, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta, maka saya perlu menambahkan bahwa ilmu dan agama tanpa hikmah adalah sekedar ornamen," Tuturnya.

"Di Iran, Wilayatul Faqih menjadi spirit agama dalam pembentukan kebijaksanaan dan kearifan, hingga muncul Falsafatuna dan Iqtishaduna," Lanjutnya.

Menurut Fadhly yang juga menjabat sebagai Sekertaris Yayasan Institut Parahikmah ini, yang perlu diperhatikan dalam fenomena anti kohesi adalah pendidik, sistem dan kurikulum pendidikan itu sendiri.

“Yang perlu diperhatikan dalam fenomena anti kohesi sosial dalam penguatan superioritas golongan adalah perangkat tenaga pendidik, standar isi dan struktur kurikulum yang juga sangat radikalis-sektarian," Katanya.

Menurutnya, beberapa elemen pendidikan sangat perlu untuk di bentuk dan di susun sedemikian rupa agar menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

"Makanya, perlu ada standar kompetensi moderasi agama dalam penentuan perangkat tenaga pendidik, standar isi bahkan struktur kurikulumnya, agar menciptakan instrumentalisasi pendidikan agama yang tobat golongan alias moderat," Tutupnya.

Syahrul/Indikatorntb
×
Berita Terbaru Update