 |
| Foto: Kwitansi dan uang pembayaran biaya Visum di Puskesmas Wera |
Indikatorntb.com - Salah satu orang tua anak korban Pengeroyokan, Penganiayaan dan Pengerusakan mengeluhkan mahalnya biaya Visum di Puskesmas Wera, Kamis (10/11/22).
Jika ingin mengambil surat/hasil Visum, setiap orang/korban diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100.000.
Besarnya biaya Visum tersebut, menghambat proses hukum atas dugaan tindak pidana Pengeroyokan, Penganiayaan dan Pengerusakan yang dialami anaknya dan dua orang lainnya. Akibatnya penyidik belum bisa melengkapi berkas perkara lantaran hasil visum masih di tahan oleh pihak Puskesmas Wera.
"Hampir 1 minggu, proses hukum terhambat karena hasil Visum belum kami ambil, belum ada uang waktu itu," kata Lukman salah satu orang tua anak dibawah umur korban dugaan tindak pidana Pengeroyokan, Penganiayaan dan Pengerusakan kepada media ini.
Meskipun pada akhirnya Lukman bersama orang tua yang lain sudah membayar biaya administrasi tersebut, namun Lukman tetap saja merasa dirugikan dan mempertanyakan ketentuan dan aturan yang mengatur tentang biaya Visum di Puskesmas Wera itu.
"Sudah kami bayar kemarin, baru ada uang. Tapi kami hanya ingin tau aturannya saja," terangnya.
Berbeda dengan ketentuan khusus di RSUD Prov.NTB yang menggratiskan biaya administrasi bagi masyarakat tidak mampu untuk kasus kekerasan pada anak, kasus kejahatan seksual (perkosaan/pencabulan/pelecehan seksual) kasus KDRT, keracunan, penganiayaan umum dan kasus kecelakaan lalu lintas.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bima Kota yang menerangkan bahwa biaya Visum untuk Korban KDRT/Perempuan dan Kejahatan terhadap anak digratiskan hal itu katanya sudah disepakati pada beberapa kali rapat koordinasi pihak Polres Bima Kota dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bima.
Hingga berita ini ditulis, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi dengan Kepala Puskesmas Wera melalui pesan WhatsApp namun belum ada tanggapan.
TIM/IN
