Notification

×

Iklan

Iklan

Pentingnya Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu

Sabtu, 28 November 2020 | 11.53.00 WIB

 

Foto: Penulis

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dengan laut, sehingga banyak sekali hasil dari kegiatan antropogenik yang bermuara ke pesisir. Dengan kata lain, pesisir banyak menerima tekanan dibandingkan dengan ekosotem lain. 


Tekanan tersebut muncul dari beberapa aktivitas manusia seperti pembangunan pemukiman, industri dan masih banyak sektor kegiatan lainnya. Wilayah pesisir rentan terhadap perubahan, baik secara fisik maupun secara kimia. Dampak dari pada adanya perubahan tersebut adalah menurunnya kualitas lingkungan, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan biota atau organisme pesisir.  



Terdapat tiga ekosistem penting yang menempati kawasan pesisir, diantaranya mangrove, lamun, dan terumbu karang. Secara garis besar ekosistem pesisir merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, dimana masing masing ekosistem memiliki keunikan tersendiri.


Jika dibandingkan dengan ekosistem lain, ekosistem pesisir memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi dan lebih spesifik dimana ini menjadi ciri khas dari kawasan pesisir.


Laju degradasi sumberdaya pesisir dan kelautan beberapa tahun terakhir semakin meningkat. hal ini terbukti dari berkurangnya luasan hutan mangrove serta adanya kerusakan terumbu karang juga dibeberapa daerah penangkapan ikan atau fishing ground.


Ironisnya, dibeberapa wilayah dimana penduduk atau warga lokal yang merasa memiliki wilayah dekat pesisir sering melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya tampa menghiraukan kaidah kelestarian lingkungan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.


Upaya pencegahan terjadinya konflik serta dampak negatif yang ditimbulkan, maka dibutuhkan suatu strategi kebijakan pengelolaan yang tepat dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, namun tetap memperoleh nilai ekonomis yang berkelanjutan.


Upaya konservasi dan pengelolaan kawasan pesisir penting dilakukan dalam menunjang ekonomi masyarakat pesisir serta menjamin kelestarian lingkungan. Hal ini tentu harus mendapat perhatian khusus dari semua elemen, baik stake holder maupun masyarakat biasa dalam konsep Co- management yang baik dan seimbang. 

Sumberdaya yang ada dipesisir sangat melimpah, sumberdaya ini bersifat rentan serta bersifat common pool resources seperti sumberdaya ikan. Dalam hal ini, sumberdaya dapat diakses oleh berbagai pihak, dan sangat sulit untuk melakukan suatu pencegahan terhadap pihak tertentu untuk tidak masuk dalam perairan tersebut. 


Terjadinya persaingan yang tinggi untuk memperoleh sumberdaya yang sama juga tak jarang menimbulkan masalah, karena pemanfaatan yang cenderung bersifat open access dan pada ahirnya berdampak pada penurunan produksi perikanan itu sendiri. 


Model serta tools untuk pengelolaan yang dikembangkan sudah mencakup berbagai aspek, bahkan yang bersifat tradisional atau diadopsi dari budaya masyarakat setempat juga sudah sering dilakukan. 


Model pengelolaan dikembangkan untuk mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan agar berkelanjutan baik secara ekonomi dan ekologi, salah satunya melalui penguatan kelembagaan lokal seperti awig-awig yang terdapat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Dalam konsep pengembangan awig awig sebagai salah satu bentuk pengelolaan kawasan pesisir yang dikembangkan dari budaya masyarakat juga perlu adanya dukungan serta kerja sama antar pihak, baik pemangku adat, masyarakat biasa serta aparat pemerintahan setempat. 


Adanya kerjasama yang baik dalam pengembangan motode ini menjadi salah satu bentuk dari terciptanya suatu konsep pengelolaan yang baik, dimana tujuannya adalah menjamin dari aspek ekonomi juga aspek ekologi bagi lingkungan yang berkelanjutan. 

Setidaknya, ada enam pokok penting yang dimuat dalam awig awig, diantaranya adalah adanya larangan untuk melakukan aksi pengeboman dalam menangkap ikan. Hal lain yang tidak diperbolehkan juga adalah melakukan pemutasan, merusak ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, serta tidak diperbolehkan untuk menambang pasir dan mendirikan bagan di jalur pelayaran kapal.


Dalam menjalankan awig awig harus memuat lembaga, artinya lembaga dan pihak pengelola bersinergi dalam menjalankan aturan dalam awik awik ini. Awig awig memeberikan pengaruh yang berdampak pada pemulihan kondisi alam dan ekosistem, serta mengontrol terjadinya tindakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Adapun beberapa alasan yang mendasari pentingnya dilakukan pengelolaan bagi kawasan pesisir adalah mengingat fungsi dan peran penting dari ekosistem ini. Fungsi dan jasa ekosistem pesisir beraneka ragam, diantaranya sebagai tempat perkembangbiakan ikan, atau bahkan biota lain selain ikan seperti udang (spawning ground), tempat mencari makan, dan juga sebagai tempat pengasuhan bagi juvenil bermacam jenis ikan. 


Selain itu, kawasan pesisir memegang peranan penting sebagai penyedia jasa ekosistem. Tiga jasa utama eksistem ini adalah jasa penyedia (providing services), jasa pengaturan (regulating services), serta jasa budaya (culture services). 


Ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang masing masing mampu menyediakan sumber makanan, bahan baku seperti kayu yang dhasilan dari mangrove, bahkan obat obatan juga kosmetik. 


Jasa pengaturan yang diberikan berupa pereduksi gelombang, penahan abrasi pantai, pereduksi pencemar juga pengontrol masuknya sedimen yang berlebih ke laut. Jasa budaya yang diberikan ekosisem pesisisr berupa tempat wisata, bahkan edukasi. 

Regulasi pemerintah tentang pengelolaan Kawasan pesisir telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga membahas hal yang relatif sama. 


Kedua regulasi tersebut menjelaskan makna yang dimaksud dengan sumberdaya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, baik sumberdaya hayati maupun non hayati. 


Dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, makna dari pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi, kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan serta pengendalian lingkungan hidup.


Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu merupakan suatu pendekatan dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan dalam sekor pembangunan secara terpadu (integrated) yang bertujuan untuk mencapai pembangunan di wilayah pesisir secara berkelanjutan. Jika diartikan secara teknis dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa yang diberika oleh lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan. 


Pemanfaatan ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sedemikian rupa sehingga tingkat pemanfaatan sumberdaya alam serta jasa lingkungan tersebut tidak melebihi daya dukung (carrying capacity), dimana carrying capacity adalah kemampuan suatu kawasan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa menimbulkan kerusakan pada kawasan pesisir.

Konteks keterpaduan menurut Dahuri (2004), mengadung tiga aspek yakni aspek sektoral, aspek bidang ilmu dan aspek keterkaitan ekologis. 


Keterpaduan secara sektoral diartikan bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang serta tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu atau dalam hal ini horizontal integration dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat pusat atau vertical integration. 


Keterpaduan dari aspek pandang keilmuan mensyaratkan berarti bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir perlu melakukan dasar pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan berbagai bidang ilmu yang terkait. Wilayah pesisir terdiri dari beberapa macam ekosistem yang saling terhubung satu sama lain. 


Akibatnya, jika terjadi perubahan dan kerusakan yang menimpa satu ekosistem maka akan berdampak pada ekosistem lainnya. Dari segi dampak, wilayah pesisir juga di pengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia yang ada di pesisir itu sendiri maupun lautan lepas (oceans).

Ketentuan pengelolaan dan konservasi kawasan pesisir jelas tercantum dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pesisir dan kelautan. Beberapa konsep pengelolan dan konservasi yang sudah ada harusnya mampu diterapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan. 


Berdasarkan pedoman pengelolaan, dijelaskan bahwa pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban dan kewenangan pengelolaan kawasan ini yang sesuai dengan kondisi dan strategi wilayah lokal maupun nasional. Sehingga potensi di masing masing ekosistem sebagai daerah reproduksi biota,tempat biota mencari makan, pereduksi pencemaran serta pelindungi pantai dari abrasi dapat terjaga dengan baik, untuk mewujudkan ekosistem pesisir yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat dan manfaat ekologi yang berkelanjutan.



Penulis: Nafila Pratiwi (Mahasiswi Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor) 


×
Berita Terbaru Update