Notification

×

Iklan

Iklan

Minta Status Tersangka Feri Sofiyan Dicabut, IMKOBI-J Layangkan Somasi Terbuka Kepada Polres Bima Kota

Rabu, 25 November 2020 | 18.24.00 WIB

 

Foto: Ramadin Putra, Ketua umum IMKOBI-J

Indikatorntb.com - Menanggapi kasus hukum yang menjerat Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, Ikatan Mahasiswa Kota Bima-Jakarta (IMKOBI-J) menyampaikan Somasi Terbuka kepada Kepolisian Resort Bima Kota, hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian atas penegakan hukum dan keadilan di Kota Bima.


Berikut, isi dan point-point somasi terbuka yang dilayangkan oleh IMKOBI-J kepada Kepolisian Resort Bima Kota:


Kami dari Ikatan Mahasiswa Kota Bima (IMKOBI-J) yang peduli akan tegaknya Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Keadilan di kota Bima bersama ini menyampaikan SOMASI TERBUKA kepada Kepolisian Resort Kota Bima terkait Penetapan Tersangka terhadap saudara Feri Sofiyan selaku Wakil Wali Kota Bima dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 109 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan Hidup, SOMASI TERBUKA ini kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut :


1. Bahwa tanah yang terletak di kolo kelurahan Bonto kota Bima adalah lahan pribadi saudara Feri Sofiyan.


2. Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh saudara Feri Sofiyan di atas tanah pribadi adalah hak konstitusional yang di jamin oleh negara.


3. Bahwa tidak ada peristiwa pidana dalam pembangunan yang dibangun oleh saudara Feri Sofiyan, pada faktanya yang terlihat hanya kegiatan pembangunan untuk memperindah lahan pribadi.


4. Bahwa perbuatan pembangunan Dermaga yang dibangun saudara Feri Sofiyan bukanlah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 undang-undang No.23 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, karna pembangunan dermaga tersebut tidak digunakan sebagai kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan  kerusakan pola dan lingkungan hidup.


5. Bahwa saudara Feri Sofiyan harus di anggap sebagai warga negara yang beritikad baik karena telah membangun Dermaga yang sekarang menjadi salah satu tempat atau icon pariwisata di kota Bima, itikad baik itu harus di anggap tetap ada karena Dermaga yang sebelumnya tidak pernah digunakan sebagai kegiatan usaha dan atau kegiatan lain. Sekarang ramai karena dugaan masalah terkait perizinan, untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan saudara feri Sofiyan mengajukan izin terkait keberadaan Dermaga yang sebelumnya tidak pernah beliau gunakan untuk kegiatan usaha atau kegiatan lain yg merusak pola dan tatanan lingkungan hidup.


6. Bahwa masalah izin merupakan masalah administratif yang hak pengawasannya dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati atau delegasi pemerintah sebagai mana di atur dalam pasal 71 sampai pasal 75 Bab XII tentang pengawasan dan sanksi administrasi dalam Undang-undang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.


7. Bahwa dalam hal di temukan pelanggaran terhadap izin lingkungan Menteri, Gubernur, Bupati/walikota Dapat menerapkan sanksi administratif kepada 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 


Sanksi administratif yang di berikan dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 76 ayat 1 dan 2 UU no. 32 thn 2009, oleh karena itu tidak tepat jika persoalan izin yang diduga dilanggar oleh saudara Feri Sofiyan di selesaikan melalui hukum pidana.


8. Bahwa Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administratif, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administratif dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas terakhir atau ultimum remedium.


9. Bahwa Bab XIV pasal 94 ayat 1 dan 2 memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran adanya laporan atau keterangan atas dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PPNS jg di berikan wewenang untuk menghentikan proses penyidikan, dari ketentuan di atas dapat di lihat bahwa tidak serta merta semua dugaan tindak pidana dalam ruang lingkup lingkungan hidup dapat diambil alih oleh pihak penyidik kepolisian.


Semua tindakan penyidikan sebagai mana dimaksud pasal 94 tsb harus tetap dalam satu kordinasi antara PPNS, penyidik kepolisian dan Kejaksaan, bahkan jika dirunut aturan tersebut dapat dilihat bahwa yang lebih berhak melakukan penyidikan terlebih dahulu adalah PPNS dalam ruang lingkup lingkungan hidup.


10. Bahwa pihak kepolisian harus melihat secara menyeluruh undang-undang No.32 thn 2009 tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup ini beserta beberapa peraturan perundang undang lain terutama yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara lingkungan hidup, baik penyelesaian diluar atau di dalam pengadilan.


11. Bahwa memperhatikan perubahan dalam pasal 109 ttg UU pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang di rubah ke dalam UU omnibus law, yang menyebabkan perubahan anti delik dari delik formil berubah menjadi delik materil yang berarti bahwa tindak pidana yang di atur dalam pasal 109 tersebut mensyaratkan adanya akibat dari perbuatan.


Selain dari itu perubahan tersebut jika mengakibatkan pertentangan antara ketentuan UU lama dengan yang baru yang mengatur materi yang sama maka yang digunakan adalah ketentuan yang baru (LEX POST TERIORI DEROGAT LEGI PRIORI) Artinya bahwa ketentuan pasal 109 tsb sama sekali sudah tidak dpt di pergunakan untuk menduga adanya tindak pidana yang di lakukan oleh saudara Feri sofiyan.


Atas hal-hal tersebut diatas, kepada Kapolres Kota Bima dan Penyidik Kepolisian Kota Bima dalam jangka waktu 7x24 jam sejak surat somasi Terbuka ini disampaikan kami meminta untuk menghentikan dan mencabut penetapan tersangka terhadap saudara Feri Sofiyan serta memulihkan nama baik beliau atas penetapan status tersangka oleh pihak penyidik Polres Kota Bima.


Apabila Kapolres dan penyidik polisi resort Kota Bima  tidak mengindahkan Somasi Terbuka ini, maka kami akan:


Mendesak Polda NTB dan MABES POLRI untuk mengambil alih masalah ini dan Melaporkan Polres dan penyidik polisi resort kota Bima ke propam Polda dan Polri.


Demikian Somasi ini kami sampaikan, untuk diperhatikan oleh Kapolres dan Penyidik Polres Kota Bima, untuk segera dilaksanakan.


Tim/Indikatorntb

×
Berita Terbaru Update