Notification

×

Iklan

Iklan

Polemik Cadar dan Peci

Selasa, 26 November 2019 | 19.53.00 WIB
Foto: Penulis
Adanya kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Agama RI Fachrul Razi, yaitu larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang dalam ruang lingkup Aparatur Sipil Negera (ASN) menjadi salah satu konflik yang memicu kaum umat beragama, terutama islam.

Banyaknya yang beranggapan bahwa ini adalah salah satu pelarangan yang tidak masuk akal. Apalagi Indonesia sekarang ini berbagai macam pasal yang dikeluarkan.

Dalam sebuah instansi tentunya memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam melakukan penertiban serta memiliki norma-norma yang harus dipatuhi bagi setiap yang memiliki naungan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dari pemerintah dalam penerapan larangan ini yaitu menghilangkan stereotip bagi orang awam.

Ditakutkan persepsi orang terhadap kelompok-kelompok tertentu bersifat negatif. Bisa dikatakan orang stereotip apabila melihat orang yang bercadar, berjenggot, atau menggunakan peci panjang merupakan terorisme atau radikalisme. Apalagi orang stereotip rata-rata close minded, dalam artian mereka menyederhanakan keputusan suatu kelompok secara cepat. Dimana kita ketahui bahwa orang yang bercadar kebanyakan berpendapat bahwa memiliki paham-paham tersendiri. Maka dari itu, pemerintah menghilangkan adanya pandangan seseorang demi ketertiban suatu instansi.

Tidak jauh dengan adanya stereotip tersebut, deskriminasi juga merupakan hal yang sering terjadi bagi orang-orang yang bercadar.

Adanya deskiriminasi ini dikarenakan orang menganggap bahwa dia memiliki keimanan yang lebih tinggi daripada orang biasa. Sehingga tidak bisa berinteraksi seperti orang kebanyakan. Suatu instansi pemerintah memerlukan keakraban dan kenyamanan satu sama lain. Tentu adanya bantuan tidak hanya berpihak pada perempuan saja, sehingga lelaki sungkan untuk memberikan bantuan.

Larangan bercadar merupakan pelanggaran hak asasi manusia, banyak yang mengatakan seperti itu, tapi yang membuat adanya hal seperti ini yaitu seseorang yang memiliki kepentingan dan orang yang terkena dampak kebijakan ini adalah kita sendiri yang membuatnya, hasilnya seperti ini.

Kasus ini merupakan kepentingan infalnsi ideology. Kalau tidak adanya kepentingan tersebut, pemerintah tidak kuat dalam hal propaganda yang diargumentasikan. Kenapa adanya hal ini? Supaya ada rasa kebersamaan, keselarasan, kesamarataan atas tata cara pemakaian busana dikalangan pemerintah sipil.

Memeperkuat akan adanya larangan ini, dilihat dari beberapa kejadian yang berkaitan dengan cadar. Seperti pria yang mengenakan cadar, hanya untuk berswafoto dan memeluk perempuan di masjid, bahwa sempat mencuri sepeda motor di wilayah masjid. Hal inilah yang mendasari mengapa perlu diterapkannya kebijakan tersebut. Apabila seorang ASN menggunaka cadar, dan orang awam menirukan serta berbuat yang tidak senonoh bahkan berbuat jahat.

Selain cadar, memakai peci yang panjang merupakan hal yang harus diperhatikan. Tidak apa-apa memakai peci, karena Bung Karno sendiri dalam pemerintahannya memakai peci. Peci salah satu hal yang popular dikalangan instansi pemerintah.

Tidak hanya di Indonesia, negara tentangga yaitu Brunei Darussalam, penggunaan peci disana sudah termasuk hal yag sering dilihat. Tetapi yang jadi problematikanya, peci yang panjang menjadi salah satu paling mencolok diantara yang lainnya. Sehingga tidak jarang bagi seseorang mengkritik atau membicarakan hal tersebut.

Mungkin belum adanya pelarangan hal seperti ini, tetapi dengan menghindari adanya wacana KPK yang dicetuskan dan lebih banyak lagi.

Disini penggunaan atribut agama dalam instansi pemerintah tidak apa-apa selagi tidak menyinggung perasaan serta mendustakan agama lain. Hal yang harus diperhatikan adalah kenyamanan antara satu dengan yang lain, keseimbangan antara pemerintahan dan atribut agama menjadi tolak ukur yang diinterpretasikan oleh orang yang pertama kali ditemui.

Gaya kehidupan yang tidak sejalan dengan aturan pemerintah tentunya menjadi masalah. Sehingga dicetuskan kebijakan larangan-larangan yang tidak sedikit orang geleng kepala.

Apabila seseorang ingin menggunakan hak berpakaian sesuai keinginannya. Maka, gunakanlah diluar waktu kerja atau diluar pemerintahan. Tidak hanya itu, pemerintah lepas tangan dan tidak melarangnya. Karena setiap orang memiliki hak dan tidak boleh memberikan penghakiman sendiri. Tetapi masalahnya disini, kebijakan yang diterapkan pemerintah haruslah dipatuhi demi kenyamanan bersama dan harus sesuai dengan aturan seragam pemerintah.

ASN melayani masyarakat, maka dari itu aturan berpakaian dari pemerintah tidak boleh menutupi muka, pelayanan yang diberikan dengan senyuman dan keramahan dari ASN membuat masyarakat menghargai serta terhindar dari pandangan orang-orang yang memojokkan suatu kelompok tertentu.

Dengan adanya aturan seperti ini, seseorang tidak mudah untuk memutuskan pandangan terhadap suatu kelompok yang dikatagorikan tertentu. Demi keamanan suatu instansi, dan dikarenakan tidak sesuai dengan aturan berseragam.

Pemakaian cadar sendiri kemungkinan besar susah untuk dikenali identitasnya atau wajahnya. Wajar saja kalau penertiban yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk keamanan, kenyamanan, dan terhidar dari stereotip orang-orang awam.

Penulis: Estianah (Mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Malang)
×
Berita Terbaru Update