Notification

×

Iklan

Iklan

Pelaksanaan ADD dan Fungsi Pengawasan BPD

Senin, 24 Juni 2019 | 12.35.00 WIB
Foto: Penulis
Tulisan ini hanya sekedar refleksi terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya penerapan anggaran Dana Desa serta pemaksimalan fungsi Badan Pengawas Desa karena akhir-akhir ini banyak hal yang janggal menurut penulis, melalui tulisan ini penulis ingin mengabarkan kepada masyarakat luas bagaiman pelaksaan anggaran dana desa dan fungsi Badan Permusyawaran Desa sebagai lembaga yang mewakilan masyarakat di tingkat desa menurut UU No6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta aturan-aturan turunannya.

Pada prinsipnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengurus pemerintah, dan kepentingan masyarakat setempat (Pasal 1 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014). Dengan hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa sedikit memberikan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Desa pasca kemerdekaan hingga Orde Lama sebaagaimana diatur dalam UU No.19 Tahun 1965 tentang desapraja dan desa di era pemerintahan orde baru sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1979 kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikkeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Perubahan tersebut setidaknya ada dua Proyek besar yakni perubahan dari anggaran dan pemaksimalan fungsi badan pengawas desa, dalam segi anggaran sendiri melalui UU NO 6 Tahun 2014 anggaran dana desa meningkat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sekitar Rp 1 Milyar sampaai Rp 1,4 Milyar dengan memperhatikan jumlah penduduk dengan alokasi 30 %, angka kemiskinan dialokasikan 50%, dan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dialokasikan 20 % (BPKP:2015,hal.48) keseluruhan anggaran tersebut diperuntukan untuk Desa. dengan jumlah desa seluruh indonesia 74.093 pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 74.754 desa. (Sri Palupi dkk : 2016, hal.13).

Penyaluran anggaran ditranfer langsung oleh Kementerian Keuangan kepada pemerintah kebupaten/kota yang kemudian anggaran tersebut akan dibagikan kesetiap desa mekanisme tersebut diatur dalam PP No.60 Tahun 2014 Tantang dana desa Pasal 15 ayat (1). Adapun mekanisme penyeluran tahap pertama 40 % pada bulan April, tahap kedua 40 % pada bulan Agustus, dan tahap ketiga 20 % pada bulan November dan pembelanjaanya ditetapkan dalam APB Des sebagimana didalam pasal 100 PP No. 43 Tahun 2014 paling sedikit 70% dari anggaran di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa\operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, dan Insentif untuk ketua RT dan RW (Ni’matul Huda : 2016, hal.232).

Alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam pasal 96 PP No 43 Tahun 2014 pemerintah daerah kota/kabupaten mengalokasikan APBD ke ADD setiap tahun anggran paling sedikit 10% dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pengalokasian anggaran. Untuk mengalokasikan dana desa tentu harus mealui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 73 sampai pasal 74 UU No.6 Tahun 2014 yakni anggaran desa dapat cair harus mepunyai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa (RAPDes) yang diajukan oleh kepada desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Anggran tersebut setiap akhir tahun akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati, BPD, dan Masyarakat desa (Pasal 27 UU No 6 Tahun 2014).

Lalu bagaimana dengan BPD dan pelaksanaan fungsi dari BPD sendiri menurut pasal 1 angka poin 4 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang merupakan wakil dari masyarakat yang ditetaplkan secara demokrasi.

Adapun fungsi dari BPD sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No 6 Tahun 2014 antara lain meranmcang Perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi, dan pengawasan kinerja Desa (Top Down dan Batton Up). Sebagai Badan yang memiliki fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk merancang dan mebuat peraturan desa (Pasal 89 PP No.43 Tahun 2014) tentu peraturan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi (Lex Superior derogat Lex Inferior) serta memperhatikan landasan Idil (-pancasila) dan Landasan Konstitusionali ( UUD 1945).

Kemudia dalam melaksanakan fungsi aspirasi dengan melakukan inventarisir masalah BPD di tuntut untuk mamahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat dari kebutuhan dan keinginan itulah kemudian di salurkan atau di sampaikan kepada pemerintah desa senbagai badan eksekutif untuk dilaksanakan dalam berbagai kebijakan pemerintah desa baik dibuat menjadi Peraturan Desa maupun di masukan dalam RAPB Des. Serta fungsi pengawasan kinerja baik itu kebijan pembangunan (Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014) dari segi perancangan (Pasal 78-80 UU No 6 Tahun 2014), Pelaksanaan (Pasal 81 UU No. 6 Tahun 2014), dan Pengawasan (Pasal 82 UU No. Tahun 2014) maupun pengelolaan anggaran yang harus ketahui (pasal 27 UU No.6 Tahun 2014) dan dilaporkan kepada BPD (pasal 73-74 UU No.6 Tahun 2014) sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni adanya Ketertiban, keterbukaan, proposioanl, professional, akuntabilitas dan efektif dan efisien (Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014).

Penulis: Firdaus (Mahasiswa Twining program Hukum Keluarga Islam dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang).
×
Berita Terbaru Update