Notification

×

Iklan

Iklan

Dominasi Penuh BPMdes terhadap Otonomi Desa

Rabu, 06 Juni 2018 | 17.49.00 WIB
Foto : Penulis
Indikatorntb.com - Posisi pemerintah Desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No. 32 thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi menurut UU ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota, dan memosisikan pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tersurat pada pasal 200 ayat (1) yang berbunyi antara lain "dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat dibentuk pemerintahan desa ” sehingga Desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Dengan kata lain, pemerintah desa adalah subsistem dari pemerintah kabupaten/kota.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan Desa pada posisi yang mandiri, terbitlah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa.

Berkaca pd pada Aturan yg mengatur desa di atas seolah2 desa tdk memiliki otoritas dan kewenangan dalam mengatur serta menjalankan kebijakannya maka masalah ini menjangkit seluruh desa yg ada d kab bima bahkan desa dalam hal ini menggantungkan harapannya terhadap BPMdes , dan kemandirian desa hanyalah aturan yg bersifat normatif

Landasan jelas dalam uu no 6 thun 2014 yg menjelaskan tentang kewenangan dan otoritas desa dalam mengurus dan menyusun pembangunan desanya meski pada pasal 200 ayat 1 bahwa desa merupakan sebagai bagian subsistem pemerintah kab\kota, Namun pada kenyataannya bahwa keberadaan pemerintah daerah kab dalam hal ini Salah satu dinas BPMdes melakukan intervensi secara penuh dalam mengatur kewenangan desa, apakah BPMdes demikian sadar memahami tugas dan tanggung jawabnya?

Masalah ini miris terjadi d berbagai desa yg ada d kab BIMA sejak terbinya UU No 6 thn 2014 tentang bagaimana mengatur dan mengalokasikan ANGGARAN DANA DESA (ADD) serta mengevaluasi ,maka salah satu masalahnya adalah Perlakuan BPMdes yg mempersulit pengalokasian ADD ,belum lagi alasan menarik Anggaran d tiap pemerintah Desa yg tdk beralasan logis. Apa landasan yg mendasar pihak bpmdes memperlakukan desa semacam itu namun perlu d ingat bahwa sesungguhnya BPMdes bukanlah dewa bagi pemerintah desa.

Penulis : Khairul (Ketua bidang partisipasi pembangunan daerah HMI Cabang Bima).
×
Berita Terbaru Update