Notification

×

Iklan

Iklan

Politik Dinasti: Akibat Dari Penerapan Demokrasi

Senin, 28 Desember 2020 | 16.21.00 WIB

 

Foto: Ilustrasi (Soreangonline)

“Jalan tol menuju kekuasaan terhidang di depan mata. Kenikmatan yang disajikan terlalu sayang untuk dibuang. Kapan lagi? Mumpung bapak masih berkuasa. Mumpung arah angin sedang baik-baiknya.”


Pesta demokrasi yang digelar dalam rangka merayakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 semakin menunjukkan penguatan politik kekerabatan. Meski kerap dikritik dan dinilai buruk, tapi nyatanya Indonesia masih menjadi rumah yang sangat ramah untuk melanggengkan praktik politik dinasti. Berdalih "demokrasi", sehingga tiada yang salah bila bapak berkuasa, anak maupun menantu juga ikut berkuasa.


Politik dinasti atau kandidat yang memilki pertalian darah atau perkawinan dengan politisi mapan jumlahnya kian meningkat dibandingkan Pilkada 2015. Tercatat ada 158 kandidat teridentifikasi menjadi bagian politik dinasti dan 67 di antaranya berpotensi menang (Muslimah Media Centre, 18/12/2020). Mereka ada di semua posisi, baik calon gubernur atau wakilnya serta calon bupati dan wali kota atau wakilnya. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Sirekap KPU, sederet kandidat yang bertalian dengan pejabat dan mantan pejabat memenangi pesta politik lima tahunan ini.


Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakasa unggul di Pilwalkot Surakarta dengan mengantongi suara 87,15% (berdasarkan hitung cepat Charta Politika). Tak hanya anaknya, menantunya pun, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman mengungguli pasangan lawannya dengan meraup suara 55,29% (berdasarkan hitung cepat Charta Politika). Kemenangan Gibran ini menjadikan Jokowi sebagai presiden pertama yang memiliki anak pemegang jabatan kepala daerah. (katadata.co.id, 23/12/2020)


Pemenang Pilkada lain yang masuk dalam jajaran politik dinasti adalah Hanindhito Himawan Permana yang merupakan anak Sekretaris Kabinet Pramono Agung. Hasil Sirekap KPU ia dan pasangannya, Dewi Mariya, unggul telak atas kotak kosong dengan meraup 76,8% suara di Kediri. Lalu Pilar Saga Ichsan yang menjadi calon wali kota Tangsel mendampingi petahana Benyamin Davnie—kemenakan wali kota Tangsel Airin Rachmi Diany yang jabatannya akan habis tahun ini dan anak dari bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Selain nama-nama itu, masih ada 50 kandidat lain yang berkategori dinasti politik. Sehingga, total 55 kandidat atau setara 44% dari 124 kandidat berkategori dinasti politik yang bertarung di Pilkada 2020 ini. (katadata.co.id, 23/12/2020)


Peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch), Egi Primayoga, menilai bahwa dinasti poltik akan mengarah pada oligarki. Pengertian oligarki dalam KBBI adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh beberapan orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sehingga anggota keluarga yang bersangkutan dapat menggunakan kewenangan atau pengaruhnya untuk meloloskan anggota keluarga (lain) sebagai pejabat publik. Sementara sistem oligarki yang terbentuk ini sangat dekat dengan praktik korupsi, sebagaimana dalam bukunya yang berjudul Oligharcy, Jeffrey A Winters, mengatakan bahwa dalam sistem oligarki pelakunya akan menguasai dan mengendalikan sumber daya material untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya.


Di samping itu, ICW juga telah mencatat setidaknya ada enam kepala daerah—yang terafiliasi dalam dinasti politik—tersandung kasus korupsi, seperti Bupati Klaten, Sri Hartini yang terjerat kasus suap jabatan. Selanjutnya kasus Ratu Atut Chosiyah yang dijadikan tersangka dalam sejumlah kasus korupsi bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, dan masih banyak kasus korupsi lainnya dalam lingkar politik dinasti di negeri ini.


Inilah demokrasi. Keluarga petahana bebas membangun kerajaan sendiri. Memiliki kuasa menggunakan anggaran, membuat program, menjalankan proyek demi kepentingan pribadi dan oligarki. Buktinya, masih banyak masyarakat yang tidak sejahtera, daerah yang dibiarkan hasil alamnya dieksploitasi penjajah, tetapi keluarga si petahana semakin kaya, kroni dan kerabat semakin makmur dan berjaya.


Inilah demokrasi. Masyarakat disuruh hadir menuju kotak suara, namun sebenarnya itu hanyalah formalitas rutin yang dilakukan tanpa jiwa. Percuma. Meski sudah memberikan suara, panitia sudah punya juaranya. Reduplah harapan rakyat yang menginginkan adanya perubahan bagi Indonesia tercinta.


Ya, begitulah demokrasi, sebuah konsep pemerintahan yang berasal dari produk akal manusia, sama sekali bukan berasal dari Allah Swt. Demokrasi tidak disandarkan sama sekali pada wahyu Allah dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan agama mana pun yang pernah diturunkan Allah kepada para rasul-rasul-Nya. Dari salah satu aspek kebebasan dalam demokrasi, kebebasan bertingkah lalu membuat manusia melepaskan diri dari setiap nilai keruhanian, akhlak dan kemanusiaan. Sehingga tak heran banyak pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Sangat berbeda dengan sistem islam yang mewajibkan umatnya untuk terikat dengan hukum syara’, meskipun ia seorang penguasa sekali pun.


Selain itu, dalam sistem pemerintahan islam tidak diterima sistem pewarisan kekuasaan. Peluang terjadinya politik dinasti ditutup rapat dalam sistem islam. Syarat menjadi kepala daerah sama seperti syarat Khalifah; laki-laki, muslim, baligh, merdeka, adil dan mampu menjalankan tanggung jawab. Meskipun dalam sejarah islam pernah menunjukkan pengangkatan putra Khalifah dalam pemerintahan, namun sejarah tidak dapat dijadikan sumber hukum islam. Sejarah (tarikh) hanya bagian dari realita penerapan sebuah sistem politik di suatu negara. 


Fenomena dinasti politik yang lahir dari sistem pemerintahan demokrasi sangat bertentangan dengan sistem islam, di mana yang bermodal kuat akan dengan mudah mengalahkan yang bermodal lemah tanpa menimbang sisi kualitas calon pemimpin. Sistem islam sama sekali tidak berlandaskan demokrasi karena menjadikan alquran dan hadist sebagai dasar dalam membuat aturan.  Hal ini yang menjadikan rakyat di dalam naungannya sejahtera dan penuh rahmat. Walhasil, kaum muslim wajib menerapkan dan melaksanakan seluruh ajaran islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


“Siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, niscaya Kami membiarkan mereka berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami memasukkannya ke dalam Jahannam, sementara Jahannam itu adalah sebutuk-buruknya tempat kembali.” (QS. An Nisa: 115)


Penulis: Retno Purwaningtias, S.IP (Aktivis Muslimah)

×
Berita Terbaru Update