Notification

×

Iklan

Iklan

Berdalih Investasi, Tega Menipu Rakyat Sendiri; Sudah Saatnya Kapitalisme Diganti!

Selasa, 13 Oktober 2020 | 19.04.00 WIB
Foto: Ilustrasi (instagram @arifpribadi120)


Sekelompok manusia menyerbu bangunan megah di Jalan Imam Bonjol. Suasana tampak ricuh. Batu, kayu dan botol dilemparkan ke arah bangunan megah itu. Kaca-kaca pecah, ada yang berupaya untuk menerobos masuk. Pagar gedung yang kokoh didorong hingga hampir roboh. Sekelompok manusia lain berseragam coklat muda dan tua datang menyemprotkan gas air mata ke arah mereka. Semua berlari, menjauhi gedung itu untuk menyelamatkan diri.


Pemandangan itu adalah demo yang terjadi pada 8 Oktober 2020 di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Demo digelar untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Undang-undang yang disahkan secara diam-diam dan mengabaikan aspirasi rakyat. Sebuah langkah yang menjadi sumber ketidakpercayaan publik pada pemerintah.


Di hari sebelum terjadinya kericuhan demo, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, telah mengimbau  masyarakat Sumut untuk tidak terlibat dalam aksi demo. Wagub tidak ingin terjadi kericuhan di tengah pandemi. Situasi yang tidak terkendali akan membuat para investor enggan menanamkan modalnya di Sumut. Karena menurutnya, salah satu tujuan Omnibus Law adalah untuk menarik para pemilik modal masuk ke Indonesia, termasuk Sumut. Dengan demikian, akan tercipta lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk rakyat. (rmolsumut.id, 07/10/2020).


Aksi demo yang terjadi di berbagai daerah—termasuk sumut—menunjukkan bahwa ancaman “terinfeksi virus corona” tidak jauh lebih berbahaya dibandingkan  dengan diterapkannya Omnibus Law. Seperti kata seorang buruh asal Purwakarta, Ade Supyani yang dilansir dari bbc.com pada 8 Oktober 2020. “Ibaratnya, bila terinfeksi virus masih bisa sembuh atau meninggal yang berdampak pada hari ini saja. Namun bila Omnibus Law tetap dijalankan, maka dampaknya sangat merugikan dan mengancam masa depan rakyat Indonesia dalam jangka waktu yang panjang,” jelas Ade.


Menurut Negara, investasi adalah jalan mudah dan instan untuk membantu rakyat mendapatkan pekerjaan. Sesuai judulnya, “Cipta Kerja”. Jadi, undang-undang ini diharapkan kelak dapat menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan kerja di Indonesia. Logika pemerintah, jika investasi datang berbondong-bondong, akan muncul beragam usaha skala besar, maka dengan sendirinya tercipta lapangan kerja.


*Apakah semanis itu?*


Faktanya, sebelum disahkan dan diterapkannya Omnibus Law ini, sejumlah perusahaan asing yang berinvestasi dan beroperasi di Indonesia juga tidak memiliki efek signifikan dalam perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Bahkan di beberapa perusahaan asing, tenaga kerjanya justru banyak diambil dari negara asal mereka. Contohnya pabrik-pabrik sepatu yang beroperasi di Jepara, Tangerang. Mereka banyak menyerap tenaga kerja asal negaranya, Korea Selatan. Bayangkan bila Omnibus Law ini berlaku. Maka bagi para kapitalis, undang-undang ini bak karpet merah yang indah untuk mereka.


Pemerintah tampaknya sudah kehabisan akal dan cara untuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Padahal dampak UU Cipta Kerja justru akan menekan rakyat karena kepentingan para kapitalis diwakilkan lewat Omnibus Law. UU yang terdiri dari 11 klaster ini akan banyak menghilangkan hak pekerja dan menguntungkan pelaku usaha. Diantara pasal-pasal yang kontroversi yaitu penghapusan Upah Minimum Kota/Kabupaten; peningkatan waktu kerja lembur; pengurangan nilai pesangon; perjanjian waktu kerja tertentu; ketentuan cuti dan beberapa pasal lainnya.


*Pertanyaanya, serendah itukah investasi di Indonesia sampai butuh Omnibus Law?*


Berdasarkan data Indonesia GDP Growth, menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak  bermasalah. Bila dilihat dari tahun 2014, pertumbuhan investasi di Indonesia menunjuk pada angka 4,57 persen dan naik di tahun 2015 menjadi 5,07 persen. Meski angka investasi sempat turun di tahun 2019 di angka 4,45 persen, namun tidak menunjukkan masalah yang signifikan bila melihat struktur GDP Indonesia. Selain itu, ekonom dan politisi Indonesia, Faisal Basri, mengatakan bahwa nilai investasi di Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income) dan negara dengan pendapatan menengah bawah (lower middle income). Grafik tersebut menunjukkan bahwa Indonesia nilai investasinya mencapai 32,3 persen. Masih lebih tinggi dibandingkan negara dengan berpendapatan menengah bawah yang menunjukkan angka 26,8 persen dan 29,6 persen untuk negara dengan pendapatan menengah ke atas. (Sumber: BPS dan Word Bank dilansir dalam channel Rakyat Kapitalis, 9 Oktober 2020).


Pemerintah memuluskan Omnibus Law dengan berdalih investasi, rasanya tidak masuk akal. Sebab investasi di Indonesia masih dalam keadaan baik-baik saja. Pun  rakyat sudah tak bisa dikibuli lagi. Rakyat tak menaruh kepercayaan pada kebijakan ini. Sudah jelas kebijakan ini merepresantasikan keserakahan pemerintah dan keberpihakan pemerintah pada para kapitalis. Kebijakan yang menciptakan jalan tol bagi para kapitalis untuk semakin menguasai pengelolaan sumber daya alam Indonesia secara zalim dan menimbulkan kekacauan. Inilah wajah buruk sistem kapitalis-liberal yang diterapkan negara kita. Negara mengklaim telah berbuat baik pada rakyat padahal justru sebaliknya.


*Ucapkan selamat tinggal pada kapitalisme.*


Dalam sistem kapitalis, para pemilik modal akan semakin mengembangkan perekonomiannya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki modal akan terjebak dalam lingkar setan kemiskinan. Investasi hanyalah alat yang digunakan para kapitalis untuk semakin mengeratkan cengkraman kekuasaan mereka di negara jajahannya. Namun lintah-lintah kapitalisme hanya akan hidup di atas orang-orang yang dihisapnya. Bila tak ada darah yang bisa dihisab, maka ia akan mati sendiri. Maka sudah saatnya kita harus meninggalkan kapitalisme agar kapitalisme menjadi tak berdaya dan mati dengan sendirinya. Mengganti kapitalisme dengan sebuah sistem yang berasal dari Sang Illahi Robbi, yaitu islam.


Islam tidak akan menggunakan jalur investasi sebagai jalan terciptanya lapangan pekerjaan. Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu. Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan Politik Ekonomi Islam. Sebuah sistem yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer tiap individu masyarakat secara keseluruhan.


Dalam sistem islam, aspek  distribusi sangatlah penting, sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa  setiap individu akan terpenuhi kebutuhan hidupnya.  Ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang  ekonomi kepada manusia, Allah SWT telah mensyariatkan hukum-hukum  tersebut untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Islam selalu  mengupayakan adanya jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian  kemakmuran. Oleh karena itu, sistem Islam memperhatikan hal-hal yang  menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan jaminan  kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran.


Jadi jangan heran bila saat ini masyarakat sudah mulai memudarkan kepercayaannya pada pemerintah. Pergolakan yang saat ini terjadi, termasuk di Sumut, disebabkan karena negara tak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Langkah senyap DPR dan pemerintah mengetok palu Omnibus Law pada tengah malam adalah salah satu buktinya. Berdalih investasi untuk kepentingan para lintah korporasi, hingga tega menipu rakyat sendiri.  Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada kapitalisme di negeri ini.


Seorang ekonom John Maynard Keynes pernah berkata, “Kapitalisme adalah paham yang mengherankan, dimana orang paling jahat akan melakukan hal yang paling jahat untuk kebaikan semua orang.”


Penulis : Retno Purwaningtias, S.IP (Aktivis Muslimah)


×
Berita Terbaru Update