Notification

×

Iklan

Iklan

Pasangan SUKA gagal Nyalon Pilbup Dompu Gara-Gara Peraturan ini

Rabu, 23 September 2020 | 14.51.00 WIB
Foto: Banner pasangan SUKA (Fanpage)
Indikatorntb.com - Pasangan bakal Calon Bupati Dompu Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veriani dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Dompu, Rabu (23/09/2020).

Pasangan dengan jargon SUKA itu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Dompu lantaran Syaifurrahman Salman merupakan mantan narapidana korupsi yang belum memenuhi jeda waktu untuk ikut sebagai peserta pemilukada 2020.

"Sesuai surat keterangan Kalapas II A Mataram dan keputusan pengadilan bahwa yang bersangkutan pernah terlibat kasus tindak pidana yang belum dapat jadwal lima tahun untuk ikut jadi peserta Pemilu Kada," Beber Drs. Arifuddin ketua KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dilansir dari media Berita11.com.

Syaifurrahman Salman merupakan mantan narapidana kasus korupsi yang divonis bersalah berdasarkan keputusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PN) Mataram tertanggal 5 September 2011 dan diperkuat dengan Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram tertanggal 30 November 2011.

Ia pun divonis 4,6 tahun penjara setelah didakwa memprakarsai terjadinya perjanjian kerja sama pengadaan mobil hibah antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan PT Pertiwi Guna tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang.

Berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Provinsi Bali Nomor:SR-1190/PW22/5/2010 tanggal 17 Desember 2010, Perbuatan Syaifurrahman Salman itu terindikasi merugikan keuangan daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp543,52 juta lebih.

Kemudian, Syaifurrahman Salman mendapatkan pembebasan bersyarat pada 27 Oktober Tahun 2014 lalu, sedangkan pembebasan murni akhir pada tanggal 28 Maret 2016. Hal itulah yang menjadi dasar mengapa KPU Kabupaten Dompu menyatakan SUKA TMS.

"Kalau dihitung dari tahun 2016 yang bersangkutan belum memenuhi syarat, yang bersangkutan berakhir pada Maret 2021, itu yang menjadi dasar kita, sehingga pasangan SUKA belum memenuhi syarat," ungkap Arifuddin.

Seperti yang diketahui Berdasarkan Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 dan ketentuan PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 4 (2d) yang pada intinya menyatakan bahwa, mantan narapidana baru bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota setelah menjalani jeda 5 tahun kemudian.

Tim/Indikatorntb
×
Berita Terbaru Update