Notification

×

Iklan

Iklan

Soal Penanganan Perkara "Penyerobotan Tanah" oleh Polsek Wera, Advokat ini Angkat Bicara

Kamis, 27 Agustus 2020 | 06.21.00 WIB
Foto: Abdullah, SH.,MH (Memakai Kemeja Biru)
Indikatorntb.com - Pemberhentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang ditangani oleh penyidik Polsek Wera menuai kritik dari kalangan Advokat, salah satunya datang dari Abdullah, SH.MH. Ia menduga, penyidik dalam menangani perkara tersebut tidak profesional, Rabu (26/08/20).

"Saya menduga perkara ini ditangani secara tidak profesional," Paparnya kepada media ini.

Menurut Advokat muda yang akrab disapa Doel ini, hasil penyelidikan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang mengatakan bahwa, perkara tersebut bukan merupakan perkara tindak pidana, sudah daluarsa serta tidak bisa dinaikkan tingkatnya ketahap penyidikan hanya karena pertimbangan bahwa terlapor memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tidak dapat diterima.

"Penyidik idealnya tidak dapat menggunakan dalil masa daluarsa suatu tindak pidana, sebab tindak pidana penyerobotan yang dilakukan oleh para terlapor masih dilakukan sampai saat ini," Jelasnya.

Baca: Kecewa dengan Kinerja Penyidik di Polsek Wera, Warga Sangiang Bawa Perkaranya ke Polres

Lebih lanjut, Doel mengatakan bahwa daluarsa atau hak untuk menuntut secara hukum gugur baru bisa diterapkan setelah atau sesudah tindak pidana itu dilakukan, bukan diterapkan atau dihitung saat dimulainya tindak pidana. Sebab dugaan tindak pidananya masih berlangsung hingga hari ini.

"Dalaursa yang dimaksud itu bukan dihitung sejak tindak pidananya mulai dilakukan tetapi sejak tindak pidana itu selesai dilakukan. Soal penyerobotan lahan misalnya, sepanjang para terlapor masih menguasai objek tanah yang dimaksud maka sepanjang itu pula tindak pidanya masih terjadi," Paparnya.

Terkait kesimpulan hasil penelitian laporan yang dilakukan oleh penyidik, yang mengatakan bahwa perkara yang dilaporkan oleh terlapor bukan merupakan perkara tindak pidana. Doel berpendapat lain, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sangat jelas mengatur tentang tindak pidana penyerobotan hak atas tanah. Menurutnya, bukti permulaan sudah sangat cukup agar perkara itu dinaikkan tingkatnya ketahap penyidikan, bukan malah dihentikan.

"Penyidik harusnya melihat perkara ini dengan kacamata yang lebih luas dan lengkap. Merujuk SP2HP yang dikirim ke para Pelapor, maka tidak cukup kuat alasan penyidik untuk menghentikan perkara ini," Tegasnya.

"Bukti permulaannya cukup kok, ada bukti dokumen, ada laporan polisi, ada saksi, rumah para terlapor tetap berdiri kokoh diatas tanah yang sudah bersertifika, trus apalagi?" Lanjutnya.

Sementara itu, terkait pertimbangan penyidik yang mengatakan bahwa terlapor sudah menguasai tanah tersebut, selama puluhan tahun dan memiliki SPPT sehingga perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Menurutnya pertimbangan itu perlu dikaji dan ditinjau ulang.

"Perlu diteliti kembali secara profesional, menguasai tanah dan memiliki SPPT bukan berarti memiliki hak atas tanah itu. Justru seharusnya, itu menjadi bukti tambahan bahwa betul para terlapor melakukan penyerobotan tanah," Bebernya.

"Bahwa sertifikas hak milik yang dilimiliki oleh pelapor saat ini, masih berlaku dan sah menurut hukum, sehingga layak dan kuat kedudukannya sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut," Tambahnya.

Doel menyarankan kepada pelapor untuk membuat laporan baru ke Kapolres Bima Kota, bahkan Doel juga menyarankan agar para penyidik juga dilaporkan kinerjanya kepada atasan, sudah profesional atau tidak biar atasan yang menilai.

"Maka baik penyidik maupun penyidik pembantunya saya sarankan untuk dilaporkan ke atasanya, misal Kadiv Propam Polser Bima cq. Polda NTB," Tutupnya.

Seperti pemberitaan sebelumnya, perkara dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilaporkan oleh saudara Abas Tahir warga dusun Lasinta, desa Sangiang, Kec. Wera, Kab. Bima diberhentikan oleh penyidik Polsek Wera dengan pertimbangan, bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana, melainkan perkara perdata, bahwa perkara tersebut sudah daluarsa.

Abas Tahir merasa keberatan dengan kesimpulan penyidik tersebut, tidak puas dengan kinerja penyidik Polsek Wera, Abas Tahir berencana melayangkan surat keberatan atas penanganan perkaranya. Selain itu, Abas Tahir juga akan membuat laporan polisi yang baru kepada Polres Bima Kota.

Furkan/Indikatorntb
×
Berita Terbaru Update