Notification

×

Iklan

Iklan

Kecewa dengan Kinerja Penyidik di Polsek Wera, Warga Sangiang Bawa Perkaranya ke Polres

Kamis, 27 Agustus 2020 | 06.15.00 WIB
Foto: Kantor Polsek Wera tampak depan
Indikatorntb.com - Kecewa dengan kinerja penyidik di Polsek Wera yang menangani perkara dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah miliknya, Abas Tahir (60) Warga Dusun Lasinta, Desa Sangiang, Kec. Wera, Kab. Bima, melalui anak kandungnya Akan membawa perkaranya kepada Polres Bima Kota, Kamis (27/08/20).

Baca: Tanah Keluarganya "Diserobot" Tapi Penyelidikannya dihentikan, Pemuda ini Layangkan Protes ke Polsek Wera

Alih-alih mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas peristiwa dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang menimpa dirinya, pangaduan Abas Tahir malah diberhentikan dan dianggap bukan perkara tindak pidana melainkan perkara perdata.

Peristiwa ini berawal dari laporan/pengaduan yang disampaikan oleh Abas Tahir kepada Polsek Wera. Berdasarkan surat tanda terima pengaduan nomor: STPL/K/61/VII/2020/NTB/Res. Bima Kota/Sek. Wera tanggal 22 Juli 2020 dan surat perintah penyelidikan nomor: SP.LIDIK/VII/2020/Polsek Wera, tanggal 22 Juli 2020, pengaduannya diterima dan di proses.

Abas Tahir mengadukan tiga orang sekaligus, Diantaranya Masdah, Iri dan Jufri. Ketiganya diduga sudah dan masih melakukan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah ditempat yang sama dalam waktu yang berbeda.

Masdah dilaporkan karena diduga telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dengan mendirikan rumah panggung diatas tanah milik Abas Tahir sejak tahun 2003, Iri mendirikan rumah semi permanen sejak tahun 2018, sedangkan Jufri mendirikan rumah semi permanen sejak tahun 2019. Hingga saat ini rumah ketiga terlapor itu masih berdiri kokoh.

Namun, dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu terdapat beberapa keanehan dan kejanggalan yang cukup mencengangkan.

Pertama, Abas Tahir tidak pernah tahu siapa penyidik pembantu yang ditunjuk untuk menangani perkaranya.

Ia baru tahu setelah ia menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), anehnya surat itu diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2020, tapi diterima oleh Abas Tahir pada tanggal 26 Agustus 2020 (Sebulan kemudian).

Selama ini yang ia tahu, BRIPKA Lilik Mujianto yang memeriksa dan menangani perkara yang ia laporkan, padahal sebenarnya penyidik yang ditunjuk adalah BRIPKA Didi Darmadi, SH.

Kedua, setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan memeriksa keterangan pelapor, saksi-saksi dan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh pelapor serta meminta keterangan terlapor, penyidik melalui gelar perkara menyimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan Abas Tahir dihentikan berdasarkan dua alasan, yaitu perkara yang dilaporkan sudah daluarsa menurut pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2 KUHP serta terlapor sudah menguasai tanah dan memiliki SPPT.

"Keterangan pelapor, saksi-saksi dan SHM yang kami ajukan berikut dengan informasi-informasi yang kami berika sama sekali tidak dipertimbangkan dalam perkara ini," Kata April anak kandung Abas Tahir kepada Media ini.

"Justrus yang dipertimbangkan hanya keterangan dari terlapor, hanya dokumen SPPT dari terlapor. Berarti di mata penyidik, SPPT lebih kuat dibanding sertifikat," lanjutnya.

Menurut April, kesimpulan atau keputusan penyidik yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Perekembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/61/VII/2020/Polsek Wera tertanggal 24 Agustus 2020 sangat tidak masuk diakal. Pertimbangan penyidik yang menggunakan pasal 78 ayat ke 1 dan ayat ke 2 tanpa memerhatikan pasal 79 KUHP adalah kejanggalan dan keanehan tersendiri.

"Saya berdiskusi dengan keluarga yang tahu soal hukum, katanya nggak masuk akal jika itu pertimbangannya. Kasus kami belum daluarsa, karena dugaan tindak pidana itu masih berlangsung belum berakhir," Beber April.

Lebih lanjut, April bersama keluarga akan membawa perkaranya kepada Polres Bima Kota. Dirinya kecewa dan tidak puas dengan kinerja penyidik di Polsek Wera.

"Insya Allah kami akan ke Polres, terus terang kami tidak puas dengan hasil di Polsek Wera," Terangnya.

April menegaskan bahwa dirinya dan keluarga akan terus berjuang mencari keadilan dan kepastian hukum sampai kapan pun dan dimanapun dengan cara-carah yang syah dan konstitusional.

Menanggapi hal itu, BRIPKA Didi Darmadi, SH selaku penyidik membantu mengapresiasi semangat pelapor dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Namun, ia mencoba meyakinkan pelapor bahwa kemungkinan hasilnya akan tetap sama.

"Silahkan aja adinda, itu lebih bagus, tapi abang yakin, teman-teman dipolres juga tetap menyarankan untuk gugat perdata," Katanya melalui pesan WhatsApp, Selasa (25/08/20) kemarin.

Untuk diketahui, Perkara dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tahan Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Ketentuan hukum inilah yang digunakan oleh penyidik untuk memeriksa perkara Abas Tahir.

Furkan/Indikatorntb

×
Berita Terbaru Update