Notification

×

Iklan

Iklan

Dana Desa; Solusi Mengentaskan Kemiskinan dan Mewujudkan Kesejahteraan

Sabtu, 29 Februari 2020 | 19.49.00 WIB
Foto: Penulis
Kemiskinan menurut KBBI adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Jika kita mendifinisikan secara global kemiskinan adalah suatu kondisi masyarakat dimana tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan secara kontinyu.

Kondisi kemisikinan saat ini masih merajalela di berbagai desa di Indonesia. Hal ini menjadi masalah sosial yang melibatkan perhatian semua pihak. Peristiwa tersebut bukan prestasi tetapi masalah yang memang harus diselesaikan, meskipun tingkatan kemiskinan menurut perspektif orang berbeda dan Negara manapun tetap memiliki anggota masyarakat yang tergolong miskin.

Bagaimana dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Situbondo? Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan alamat Website https://situbondo.bps.go.id merilis profil kemiskinan di Situbondo 2019. Terdapat 76.440 (jiwa) yang masih masuk kategori penduduk miskin, hal tersebut tersebar keseluruh Desa yang ada di Situbondo.

Laporan BPS tersebut patut menjadi catatan bagi pemerintah, sebab persentase jumlah penduduk miskin tidak banyak berubah. Padahal, negara sudah mengambil peran dalam mengentaskan kemiskinan melalui program dana desa dengan anggaran yang sangat besar.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menurut UU Desa, dana desa tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan kota-desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dana desa merupakan salah satu amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sejauh ini dana desa belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di desa. Padahal anggaran yang digelontorkan tiap tahunnya mengalami kenaikan. Penulis teringat pernyataan Sri Mulyani saat berkunjung ke Magelang dan Yogyakarta pada bulan Desember 2017, bahwa kenaikan dana desa setiap tahunnya tidak diimbangi dengan menurunnya tingkat kemiskinan yang signifikan. Terbukti dengan laporan BPS.

Lalu seperti apa dan bagaimana peran Pemerintah Desa selaku pemangku kebijakan dan pemegang amanah Dana Desa untuk dijadikan solusi pengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Apakah Pemerintah Desa sudah sesuai tupoksi tugasnya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa? Jangan-jangan hanya memikirkan pembangunan infrastrukturnya saja dan tugas pengentasan kemiskinannya dikesampingkan untuk dijadikan PR di tahun berikutnya?

Sebagai pemuda yang lahir dan tumbuh di Desa, penulis ingin memberikan tawaran solusi untuk pengelolaan Dana Desa, yakni dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dengan berjamaah membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Transparansi pengelolaan Dana Desa dengan mempublikasi Pendapatan dan Pembelajaan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Elemen Masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bab I Ketentuan Umum Pasal 4 Poin C dan Bab II Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 5 Ayat 1, bahwa Dana Desa harus di publikasi dan dilaporkan serta memprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, sebaiknya melibatkan elemen masyarakat adalah solusi yang tepat untuk pengelolaan Dana Desa guna menciptakan sinergitas yang harmonis antara PemDes dengan Masyarakat Desa, dalam hal ini dapat melibatkan masyarakat desa di sector pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih inovatif, kreatif dan solutif untuk mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan berjamaah.

Dengan demikian, transparansi pengelolaan Dana Desa dapat tersampaikan secara baik dan terpublikasi secara menyeluruh serta dapat diketahui oleh semua pihak.

Penulis: Hofifi (Pemuda Desa Tambak Ukir, Kendit, Situbondo).
×
Berita Terbaru Update