Notification

×

Iklan

Iklan

Saat ini Pemerintah Jangan Aneh-Aneh Dulu

Senin, 30 September 2019 | 06.26.00 WIB
Foto: Penulis (Kiri)
Dari sekian banyak kasus yang terjadi di Negara kita saat ini, yang paling seksi dibahas adalah mengenai Revisi undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). Bagaimana tidak, itu mampu membangun para pejuang-pejuang wakil Rakyak untuk turun aksi.

Yang melakukan demonstran tidak hanya yang menolak Revisi UU KPK, tapi yang menerima pun tidak menutup mata untuk memberikan legitimasi sosial kepada Pemerintah dan DPR RI, sebagai lembaga yang mensahkan Undang-Undang.

Akhir-akhir ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demonstrasi ke gedung DPR RI dan DPRD yang ada diseluruh daerah di Indonesia. Tuntunya sama, "KPK harus menjadi Lembaga yang Independent, tidak boleh ada interfensi dari pihak manapun, tidak terkecuali Pemerintah dan DPR RI".

Tapi menurut saya penulis, sebagai moderator di acara Diskusi Publik yang bertajuk "KPK DIBAJAK?", Dan setelah saya mendengarkan penjelasan dari Dr. Teuku Taufiqulhadi, M. Si (Nasdem), Kurnia Ramadana (ICW) dan Madun Hariadi (GPHN-RI) itu semuanya sama saja, walau pun mereka memiliki cara pandang yang berbeda.

Dari mereka ada yang bilang. "KPK dilemahkan? Itu provoksasi yang menyesatkan, kata Dr. Teuku. Untuk sementara KPK dibekukan, kata Madun Hariadi. Dan tidak ketinggalan juga Kurnia Ramadana Selaku ketua (ICW) menyampaikan "KPK adalah lembaga yang bersih di dunia ini".

Setalah saya mendengarkan penjabaran dari mereka mengenai Revisi UU KPK secara keseluruhan, pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa semuanya memperjuangkan hak-hak rakyat yang ada di seluruh Bangsa ini.

Tapi yang menjadi soal terhadap revisi itu adalah pengurangan masa hukuman, dan harus ada izin dewan pengawas yang dibentuk sebelum melakukan penyelidikan. Hanya itu saja yang menjadi polemik.

Kalau bicara soal intervensi terhadap suatu lembaga, itu pasti terjadi selama partai-partai politik dan Bangsa ini menganut sistem demokrasi. Karena yang mengendalikan sistem adalah partai yang berkuasa, walau lembaga itu independent.

Dalam Negara yang beragam kultur dan agama ini. Untuk membahas suatu undang-undang itu tidak secepat kilat yang menyambar pohon. Pemerintah harus mengundang Tokoh masyarakat dan pemuka agama, supaya rakyat secara keseluruhan percaya kepada wakil rakyat dan pemerintah. Kalau hanya para anggota DPR RI dan pemerintah yang membahas, mana mungkin rakyat percaya karena rakyat sudah benyak dikecewakan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Seharusnya pemerintah dan DPR RI tidak aneh-aneh untuk saat ini. Selesaikan dulu permasalah yang ada di bangsa ini. Hutang Negara, Konflik, pembakaran hutan, misalnya. Karena saya rasa untuk saat ini, Lembaga KPK masih bersih dan tetap menjaga Indenpendensinya sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Penulis: Syahrul Ramadhan Al Faruq
×
Berita Terbaru Update