Notification

×

Iklan

Iklan

Hukum Publik di Indonesia, Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Senin, 30 September 2019 | 16.24.00 WIB
Ilustrasi (Kompasiana.com)
Berbicara tentang hukum, tentu hukum adalah salah satu faktor yang sering diperbincangkan di negara kita, baik itu di sekolah sekolah, tingkat universitas dan bahkan semua kalangan pasti sering berbicara mengenai hukum, hukum adalah suatu bentuk dari kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah, dimana hukum ini membatasi kebebasan yang absolute atau dalam kalangan mahasiswa biasa disebut dengan “human rights”.

Hemat saya, hukum ini merupakan suatu instrumen untuk menstabilkan proses bernegara maupun bermasyarakat dan degan adanya hukum, suatu negara akan bisa tertata dengan baik dan benar serta dapat meminimalisir bentuk kejahatan dan problematika dalam bernegara dan bermasyarakat. Dewasa ini, hukum menjadi suatu obyek yang banyak problematikanya, baik dalam pembuatannya maupun pada saat penerapannya, banyalk tindak kecurangan dari oknum oknum penegak hukum.

Bila kita cermati baik baik integral atau secara keseluruhan dari hukum ini maka kita dapat melihat bahwa hukum di indonesia bisa dikatakan suram dilihat dari proses penegakan hukumnya, cukup bayak praktik praktik penyelewengan dalam penegakan hukum, Seperti mafia peradilan.

Proses peradilan yang diskriminasi dan tidak adil, jual beli putusan hakim dimana hakim tidak netral lagi dalam menjalankan tuggasnya atau kolusi yg sering kita kenal degan suap polisi. hakim, advokat, dan jaksa dalam perekayasaan proses peradilan merupakan realitas sehari hari yang dapat ditemukan dalam penegakan hukum di negeri ini.

Dalam aspek ini lemahnya penegakan hukum juga tidak bisa kita salahkan para oknum penegak hukum tersebut, caruk maruknya hukum di indonesia juga kerna dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya penegakan hukum, dan kurangnya juga kontrol dari masyarakat sehingga oknum penegak hukum didalmnya dapat degan mudah melakukan permainan gelap yang merugikan bayak orang, dan bukan hanya itu salah satu penyebabnya juga karena kurang tersosialisaikannya hukum tersebut. Sehingga perlu adanya kontrol yang baik dan cerdik dari masyarakat serta harus tersosialisasikannya hukum tersebut.

Agar dapat bisa memahami lebih jauh tentang hukum, hukum sendiri sebenarnya secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat maupun hukum publik. Dimana hukum perivat disini merupakan hukum yang menitik eratkan pada hubungan perindividu, dan sedangkan hukum publik ini lebih menitik beratkan antara negara, pemerintahan kepada masyarakatnya.

Dari yang saya amati bahwa kasus kasus penyelewengan hukum bayak terjadi di hukum publik itu sendiri, dan disini penulis akan mengulas sedikit tentang hukum publik tersebut.

Seperti yang sebelumnya bahwa hukum publik adalah lebih kepada hubungan antar masyarakat dan negaranya sebagai alat pengatur keberlangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat, secara lebih rinci lagi bahwa hukum publik ini mengatur tentang hal hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), dan sebagainya. Sangat dianjurkan bagi setiap masyarakat harus dapat memahami terkait apa saja yang ad dalam hukum publik tersebut.

Seperti yang diulas sebelumnya, karena kurangnya pemahaman dari masyarakat dan kontrol yang kurang baik dari masyarakat dapat menyebabkan peneyelewengan dalam tindak pidana hukum, banyak sekali kasus kasus penyelewengan hukum yang terjadi seperti kasus kasus para penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat malah terjerat kasus kasus korupsi, contoh kassunya seperti Bertambahnya oknum hakim yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono disebut sebagai kegagalan reformasi aparat penegak hukum. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai reformasi kehakiman hanya berhasil pada level pembuatan regulasi, khususnya dalah hal memperkuat sistem pengawasan. Disamping itu, perilaku kotor oknum hakim juga mencoreng citra hakim-hakim lain yang bersih.

Menurut dia, baik atau buruknya dunia peradilan yang tercermin dari putusan hukum ya akan tergantung pada moral dan mental para hakim.
Dari contoh kasus tersebut benar benar menunjukan bahwa sangat lemahnya moralitas dan etika para penegak hukum diindonesia sehingga degan itu dapat degan dikatakan bawa hukum yang ada diindonesia ini akan sulit ditegagkan diakibatkan dari para penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka dari itu masyarakat juga harus turut andil dalam mengontrok kiinerja pemerintahan baik itu dilembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, masayrakat harus jelih degan mata yang benar benar terbuka akan problematika yang terjadi di indonesia sekarang ini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah haruslah kita sebagai mayarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah haruslah tidak boleh diam begitu saja, kita juga harus peka terhadap isu isu yang terjadi sekarang ini, hindari rasa apatis yang ada dalam diri.

Sebenarnya pemerintah telah memberikan transparansi bagi masayarakat dalam setiap pembangunan yang terjadi tetapi kembali kepada masyarakat, masyrakat juga harus mau melihat apa saja yang dilakukan pemerintahan pada saat ini sebagai pemangku kepercayaan dari masyarakat, harapannya semoga degan sadarnya kita sebagai masyarakat dapat mendorong penegakan hukum diindonesia lebi berjalan degan lebih baik dan tidak ada lagi tindak kecurangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum di indonesia Semoga kedepan nya juga pemerintah dapat lebih tegas memberi sangsi kepada pelaku atau oknum oknum yang meyalahgunakan kedudukannya dan pemerintah juga harus leih peka lagi terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga degan deikina maka tidak ada lagi yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini tajam kebawah dan tumpul keatas.

Penulis: Khairur Raziqin (mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

×
Berita Terbaru Update