Notification

×

Iklan

Iklan

Betapa Bermasalahnya Menteri-Menteri Jokowi-JK

Kamis, 26 September 2019 | 12.02.00 WIB
Foto: Menteri Menko Polhukam Wiranto (CNN Indonesia)
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi baru saja dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 18 September 2019 kemerin. Dia diduga menerima suap Rp. 26,5 miliar. Selain itu, mantan Menteri Sosial Idrus Marham juga telah ditetapkan menjadi tersangka, bahkan sudah mendapatkan vonis hukuman.

Selain itu juga, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi dua meneteri lainnya, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Lukman diduga terlibat jual-beli jabatan di Kemenag, sedangkan Enggar diduga tersangkut suap impor bawang putih.

Selain terlibat kasus tindak pidana korupsi, ada juga seorang menteri di bawah pemerintahan Jokowi-JK yang pernyataan publiknya acak kali kontroversial dan dianggap bermasalah. Baik itu disampaikan melalui media televisi, koran, maupun di media online.

Sebut saja salah satunya Menteri Menko Polhukam Wiranto, yang telah mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversial dan bermasalah dalam beberapa kasus. Misalnya, pernyataan Wiranto tentang persamaan hoaks dan terorisme. Menurut dia, pelaku hoaks bisa saja dijerat dengan undang-undang terorisme dengan alasan telah mengacam dan menakuti masyarakat.

"Kalau masyarakat diancam dengan hoaks agar mereka takut datang ke TPS, itu sudah ancaman dan merupakan tindakan terorisme. Oleh karena itu kita gunakan UU Terorisme," tegas Wiranto dilansir dari Republika.co.id, Rabu (20/3).

Wiranto juga pernah mengusulkan agar masyarakat yang menyerukan golput untuk dipidana.

"Yang mengajak golput itu yang namanya mengacau, itu kan mengancam hak dan kewajiban orang lain. Ada undang-undang (UU) yang mengancam itu," ujar Wiranto di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Rabu (27/3).

Bahkan Wiranto juga pernah menantang Prabowo dan Kivlan Zen untuk sumpah pocong, demi membuktikan siapa dalang kerusuhan 1998.

"Saya berani ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong saja 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu. Saya, Prabowo, dan Kivlan Zein. Sumpah pocong kita, siapa sebenarnya dalang kerusuhan itu," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2019.

Baru-baru ini, Wiranto juga mengeluarkan pernyataan yang dianggap sangat kontroversial, yakti terkait aksi demo mahasiswa dan kebakaran hutan di Riau.

Menurut Wiranto, kebakaran hutam yang terjadi di Riau tidak separah yang diberitakan. Seolah-olah pemberitaan media sangat berlebihan bahkan dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saudara sekalian kemarin ketika saya mengunjungi bersama presiden, antara realitas yang dikabarkan dengan realitas yang ada itu sangat berbeda. Dan ternyata kemarin waktu kita di Riau, itu tidak separah yang diberitakan. Jarak pandang masih bisa, pesawat mendarat masih bisa, masyarakat juga belum banyak yang pakai masker dan sebagainya," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Kemudian Wiranto juga menganggap bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan eh mahasiswa yang menolak Revisi UU KPK, RUU KUHP, Pertanahan, Pemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan UU yang lain hanya menguras energi dan tidak penting.

"Maka sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menjurus kepada penolakan Undang-Undang Kemasyarakatan, KUHP, Ketenagakerjaan itu sudah nggak relevan lagi, nggak penting lagi, karena bisa diberikan masukan kan lewat jalur-jalur yang tidak boleh di jalanan," kata Wiranto dalam jumpa pers di gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019) sebagaimana yang dilansir dari Detik.com.

Selain Wiranto, masih banyak lagi menteri dan pejabat setingkat menteri di bawah pemerintahan Jokowi-JK yang pernyataan publiknya memantik kontroversi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko adalah beberapa di antaranya.

Furkan/Indikatorntb
×
Berita Terbaru Update