Notification

×

Iklan

Iklan

Pembangunan oleh Bupati Bima Tidak Jelas Jenis Kelaminya

Jumat, 21 Juni 2019 | 19.44.00 WIB
Foto: Penulis
Problem Pembangunan di kabupaten bima menjadi isu yang menarik karena ada beberapa fariabel yang menjadi indikator permasalahanya.

pertama tidak meratanya pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan kedua lemahnya penegakan hukum ketigan pertumbuhan ekonomi yang tidak memadai serta pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas Sumber daya manusia (SDM) yang kurang efektif.

Secara teoritis pembangunan Daerah betujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sesuai dengan kondisi rill yang ada di suatu daerah, mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dan membangun basis ekonomi juga kesempatan kerja yang lebih banyak dan variatf serta mendukung kordinasi para penyelenggara pembangunan.

Berangkat dari konsep di atas Menurut saya Bupati Bima selaku pemerintah daerah harus memiliki trobosan baru dalam rangkan mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga menjadi alternatif dari problem pembangunan infrastruktur yang ada di kab.Bima bukan menambah ketidakpastian dalam pengelolaannya, karena ada beberapa pembangunan Infrastruktur jalan yang ada di kab.Bima yang tak kunjung di selesaikan seperti pembangunan jalan yang ada di Kec.Wera, Sape, Langgudu, Lambitu, Kec. Wawo, belo, Palibelo, Kec.Monta, Kec.Donggo. dan masih banyak pembangunan-pembangunan yang
belum dituntaskan.

Agar tidak dicap sebagai pemimpin yang gagal dalm membangun daerah, Bupati Bima tentunya harus ada inisiatif dan keseriusan kearah desentralisasi pembungunan sebab dengan adanya sistim desentralisasi ini pemerintah daerah memiliki otoritas dalam hal mengelola, menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tampa ada inteversi dari pemerintah pusat, ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam melihat pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

Sebagaimana yang dijelakan dalam UU No.32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberikan defenisi tentang otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Berangkat dari landasan hukum di atas ada beberapa problem pembangunan yang harus di pehatikan oleh pemerintah daerah diantaranya masalah pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), pembangunan Infrastruktur jalan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun yang menjadi titik perhatian
kita saat ini adalah masalah pembangunan Infrastruktuk jalan dan jembatan.

Pembangunan infrastruktur jalan
Pembangunan jalan dan jembatan di kabupaten bima belum sepenuhnya teratasi
secara efektif oleh pemerintah daerah senada dengan itu ada ratusan Anggota
Fron Wera bersatu menggelar aksi demostrasi di depan kantor Camat wera senin (17/06/19) mereka menuntut agar jalan lintas wera-sape dan jalan lintas
ambalawi wera segera di perbaiki, selanjutnya mereka meminta dan mendesak pemerintah kabupaten Bima untuk membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi segera mengaspal
jalan lintas-Sape dan jalan lintas wera Ambalawi (IndikatorNTB, senin 17 juni 2019), selanjutnya HPM Monta selatan, melakukan aksi pembaikot jalan tepatnya lintas tolotangga ujung desa simpasai mereka menuntut agar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar sekirannya
segera memperhatikan jembatan yang menghubungkan antara monta selatan,
monta dalam dan langgudu yang ambruk di tahun lalu, (Nuansa Post, Senin (13/05/2019).

Gerakan yang di bangun oleh mahasiswa dan masyarakat dari berbagai macam desa semata-mata ingin melihat sejauh mana keseriusan pemerintah Kabupaten Bima dalam menyelesaikan perso,alan yang ada di kabupaten bima, bukan lagi bermain dalam tataran waca dan opini publik bukan juga melanggengkan kekuasaan, pembangunan jalan sangat penting di perhatikan oleh pemerintah daerah karena pembangunan jalan salah satu faktor penentu peningkatan pemberdayaan masyarakat di suatu daerah dan memperlancar pertumbuhan
ekonomi.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1 UU No.38 Tahun 2004 tentang pembangunan jalan, menjelaskan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi dan mempunyai peran penting dalam bidan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, oleh karna demikian kita sanagat membutuhkan pemimpin yang mampu melahirkan Rule Model, pemimpin yang transformatif, inovati dan visioner serta berfikir konseptual untuk bima
kedepannya.

Penulis : Andriadin
×
Berita Terbaru Update