![]() |
| Foto: Kantor BPKAD Kabupaten Dompu (dok.istimewa) |
Indikatorntb.com - Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu sepertinya berbeda, seolah menjadi primadona dan spesial dibandingkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
Jika sebelumnya Rancangan Umum Pengadaan (RUP) Kategori Swakelola Belanja Perjalanan Dinas BPKAD Kabupaten Dompu berada di puncak klasemen dengan angka Rp. 1 .098.200.000, maka kali ini BPKAD lagi-lagi berdiri tegak di atas puncak klasemen tertinggi merogok anggaran daerah untuk belanja kegiatan kantor.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh media ini pada Selasa 7 Februari 2023, melalui Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) BPKAD Kabupaten Dompu Lagi-Lagi menghabiskan anggaran dengan pagu Rp. 3.643.669.300 hanya belanja untuk kegiatan kantor tahun anggaran 2023.
Angka tersebut, merupakan hitungan manual media ini berdasarkan akumulasi jumlah paket pengadaan BPKAD Kabupaten Dompu dengan jumlah 153 paket.
Dalam Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kategori Penyedia, belanja untuk kegiatan kantor setidaknya terdiri dari 7 nama paket pengadaan, diantaranya belanja alat/bahan Bahan Komputer, Bahan Cetak, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Pendukung Olahraga, Perabot Kantor, Benda Pos dan Alat Listrik.
Sehingga berdasarkan data dan informasi sementara yang bersumber dari SIRUP LKPP diatas, BPKAD Kabupaten Dompu telah dan akan menghabiskan anggaran sekitar pagu Rp. 4,741,869,300 hanya untuk belanja perjalanan dinas dan belanja untuk kegiatan kantor. Belum lagi ditambah dengan belanja makanan dan minumannya.
Sementara untuk SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu lainnya, media ini masih akan melakukan pengumpulan data dan informasi tentang Rencana Umum Pengadaan.
Sebagai informasi, PT. Indikator Media Group bersama Indicator Transparant NTB melalui media ini sedang menyusun Modul Monitoring Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebagai bentuk partisipasi publik dalam rangka menyusun laporan tahunan sebagai data dan informasi pembanding untuk masyarakat luas.
Tim/IN
