Notification

×

Iklan

Iklan

Ibnu Hajar Angkat Bicara Soal Pengembangan Wisata Tajal Ngao dan Perbaikan Jalan di Wera

Senin, 15 Juni 2020 | 14.45.00 WIB
Foto: Ibnu Hajar, SH Anggota Komisi III DPRD Kab. Bima Dapil IV Wera-Ambalawi (Foto diambil dari profil WhatsApp).

Indiktorntb.com - Salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil IV (Wera-Ambalawi) ambalawi , Ibnu Hajar, SH mulai angkat bicara soal rencana pengembangan wisata Tajal Ngao dan perbaikan jalan lintas Tawali-Sape, Senin (15/06/20).

Berawal dari pernyataan demisoner ketua Ikatan Mahasiswa Wera (IMAWER) Bima, Muhammad Kadafi yang meragukan bahkan tidak percaya dengan pernyataan Wakil Ketua komisi III DPRD Kab. Bima, Firdaus, SH bersama anggota Komisi III Ibnu Hajar, SH terkait rencana pengembangan destinasi wisata Tajal Ngao menggunakan pagu anggaran daerah.

Selain meragukan rencana tersebut, Muhammad Kadafi juga meminta agar DPRD Kab. Bima, khususnya Dapil IV (Wera-Ambalawi) juga ikut berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan lintas Tawali-Wera dan persoalan pertambangan pasir besi.

Melalui pesa WhatsApp, kepada media ini, Ibnu Hajar, SH mengatakan bahwa pihaknya akan menggandeng dinas Pariwisata untuk meninjaung langsung destinasi wisata Tajal Ngao.

"Dan kami akan coba gandeng Dinas Pariwisata untuk tinjau langsung daerah itu," Paparnya saat dikonfirmasi oleh media ini.

Foto: Ibunu Hajar, SH bersama wakil ketua komisi III DPRD Kab. Bima, Firdaus, SH (Baju merah) saat mengunjungi wisata Tajal Ngao.
Lebih lanjut, Menanggapi saran, masukan dan kritikan tersebut, Ibnu Hajar, SH menjelaskan bahwa rencana pengembangan destinasi wisata Tajal Ngao harus diperjuangkan meski DPRD bukan pemegang anggaran.

"Kita lihat nanti adinda memang tidak semua yang dewan usulkan langsung diterima, kami hanya pejuang aspirasi bukan pemegang anggaran. Tapi Insya Allah kuta akan coba dorong di pemerintah daerah," Jelasnya.

Terkait aspirasi masyarakat Wera tentang perbaikan jalan lintas Tawali-Sape, Ibnu Hajar, SH mengatakan bahwa itu bukanlah wewenang DPRD Kab. Bima, melainkan wewenang Provinsi, namun demikian, pihaknya akan terus berkonsultasi dengan pemerintah Provinsi NTB.

"Kalau terkait jalan lintas Tawali-Sape, itukan wewenangnya Provinsi tapi tetap kami akan konsutasikan, kabar terakhir yang kami dapat ada pemangkasan anggaran," Bebernya.

"Coba nanti sy dan teman komisi 3 konsultasikan kembali dengan pemerintah Provinsi," Lanjutnya.

Sementara itu, terkait aspirasi masyarakat soal pertambangan pasir besi yang ada di Kec. Wera Ibnu Hajar, SH belum mau memberikan komentar ataupun pernyataan.

Furkan/Indikatorntb
×
Berita Terbaru Update