Notification

×

Iklan

Iklan

Pejabat Publik Dilarang Rangkap Jabatan Sebagai Pengurus KONI

Senin, 20 Januari 2020 | 07.17.00 WIB
Foto: Penulis
Dalam tulisan ini, sengaja angkatn yang berkenaan dengan pejabat publik yang rangkap jabatan sebagai pengurus keolahragaan nasional indonesia atau di singkat KONI. Oleh karena, permasalahan pejabat publik yang rangkap menjadi pengurus koni bukanlah hal baru terjadi, melainkan sudah lama.

Padahal kalau ditelusuri dari peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia sudah jelas dan tegas melarang pejabat publik yang rangkap jabatan sebagai pengurus koni, dan lebih mirisnya lagi ada kepala daerah yang masih aktif merangkap jabatan sebagai ketua umum koni. entahlah apa yang menjadi landasan berpikirnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa.

Pengurus Komite Olahraga Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Oleh karena itu, dalam penjelasannya.
Pertama, dimaksud dengan mandiri dalam ketentuan ini adalah bebas dari pengaruh intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.

Kedua, dimkasud dengan jabatan struktural dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggunggjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Negara sipil dan militer dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon didepartemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen.

Ketiga, dimaksud dengan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah jabatan yang diperoleh melalui melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain, Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakilwali kota, anggota DPR-RI, anggota DPP-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, Kapolri dan Panglima TNI.

Bagi pejabat publik atau kepala daerah yang berani melanggar larangan UU SKN tersebut patut diindikasikan bahwa ketidak patuhannya terhadap hukum yang berlaku, sehingga tindakan yang jelas-jelas bertabrakan dengan hukum sekalipun dilakukan. Selain kententuan larangan dalam UU SKN, menurut ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di depertemen atau lembaga pemerintahan non departemen.

Penegurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan harus anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Pengaturan mengenai larangan dalam PP No. 16 Tahun 2007 tersebut cukup limitatif tidak bisa lagi ditafsirkan yang lain, melainkan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal. Selain itu, diperkuat pula dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 yang menolak atas pengujian Pasal 40 UU SKN, serta Surat Edaran Kementerian Pemuda Dan Olahraga Nomor 2145/SET/VII/2015. Bagi yang melanggar larangan dalam Pasal 56 sangat berakibat fatal seperti diselenggarakan pengurus baru dan penundaan penyaluran dana. Hal ini, diatur dalam Pasal 123 Ayat (6) dan (7) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya bagi pejabat publuk yang rangkap jabatan sebagai pengurus atau ketua umum koni segera melepaskan salah satu jabatannya. Jangan sampai masyarakat awam saja yang disuruh untuk taat pada hukum, sementara pejabat dan/atau yang berwenang sendiri justru melanggar peraturan yang dibuat.

Penulis: Yasin Usman
×
Berita Terbaru Update