Notification

×

Iklan

Iklan

Jangan Salah! Ini Syarat dan Besaran Uang Bagi Penerima Bantuan Bedah Rumah

Jumat, 06 Desember 2019 | 08.48.00 WIB
Ilustrasi Rumah Tidak Layak Huni (Indikatorbima.com)
Indikatorntb.com - Sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pada tahun 2020 mendatang, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalokasikan dana senilai Rp. 4,358 triliun untuk melakukan bedah rumah terhadap 181.365 unit RTLH di seluruh Indonesia, Jum'at (06/12/19).

Penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah tersebut merupakan bantuan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk bahan material.

“Program BSPS pada dasarnya adalah stimulan dari pemerintah kepada MBR untuk meningkatkan keswadayaannya dalam pemenuhan rumah layak huni,” Jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid lewat pernyataan tertulis, Jumat (11/10/2019) dilansir dari luptan 6.

Kementerian PUPR hanya menerima usulan rumah tak layak huni (RTLH) minimal 20 unit per desa/kelurahan yang berhak menerima BSPS dari Bupati/Walikota/Kementerian/Lembaga yang telah dilengkapi dengan lokasi desa/kelurahan yang memiliki data RTLH dan kekurangan rumah.

Setidaknya, ada tujuh kriteria masyarakat yang berhak menerima BSPS, di antaranya ketidaklayakan rumah yakni tidak mempunyai akses ke sanitasi yang layak, sumber penerangan bukan listrik, tidak ada akses ke air minum layak, luas lantai kurang dari 72 m2, atap rumah terbuat dari daun atau lainnya, dinding rumah terbuat dari bambu atau jenis lainnya dan lantai tanah.

Lebih jelas dalam Syarat Mendapat Bedah Rumah Kriteria penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016:

1. WNI yang sudah berkeluarga;
2.Memiliki atau menguasai tanah:
aTanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan
b. Tidak dalam sengketa
c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah;
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh BSPS;
5. Berpenghasilan paling banyak senilai UMP setempat;
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
7. Bersedia membentuk kelompok maksimal 20 orang; dan
8. Bersedia membuat pernyataan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 158/ KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan BSPS Tahun Anggaran 2019 terbagi menjadi dua yakni, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Daerah Provinsi dengan dana bantuan sebesar Rp 17,5 juta dan Peningatan Kualitas Rumah Swadaya di Khusus Pulau-pulau kecil dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua senilai Rp 35 juta.

Dalam pelaksanaannya, program BSPS tidak memungut biaya sepeserpun kepada masyarakat penerima manfaat BSPS dari Kementerian PUPR.

Furkan/Indikatorntb

×
Berita Terbaru Update