Notification

×

Iklan

Iklan

Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Cara Ampuh Berantas Korupsi di NTB

Selasa, 01 Oktober 2019 | 20.57.00 WIB
foto: Penulis
Nusa Tenggara Barat tidaklah hadir begitu saja dengan sendirinya. Munculnya nama
Nusa Tenggara Barat yang menjadi bagian dari salah satu Provinsi Indonesia memiliki histori
tersendiri yang harus dipelajari seksama oleh masyarakat lokal atau lebih khusus generasi-
generasi yang menjadi tongkat estafet dalam pembangunan NTB ke depannya. Berbicara soal
historis tentu harus berdasarkan pada sumber yang benar-benar dipercaya akan kebenarannya.

Dalam (baver007.com/provinsi-nusa-tenggara-barat/) menjelaskan “Pada awal kemerdekaan
Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribukota di
Singaraja. Kemudia, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi tiga Provinsi yaitu: Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur”.

Sehingga, saat ini nama “Nusa Tenggara” digunakan untuk menamakan dua Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nusa Tenggara Barat memiliki
dua wilayah kekuasaan yang sangat besar, yaitu pulau Lombok yang ada di sebelah Barat, dan
pulau Sumbawa yang terletak di sebelah Timur.

Pulau Lombok menjadi sentral pusat Pemerintahan Provinsi yang tepatnya di Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat merupakan Provinsi yang tentu memiliki kearifan lokal (local wisdom) yang berbeda dengan Provinsi-Provinsi yang lain. Hal ini menjadi pekerjaan yang tidak hanya dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu, melainkan harus dikerjakan secara kolektif sehingga konsekuensi logisnya berdampak pada keharmonisan serta dapat menjaga kearifan lokal agar tetap lestari.

Terlepas dari hal itu, tentu proses pembangunan sarana prasarana serta meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus tetap dilakukan agar lahirnya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, dari proses itu tentu ada beberapa hal yang menjadi
permasalah yang fundamental yaitu mulai dari kasus-kasus demonstrasi yang dilakukan oleh
Mahasiswa maupun Pemuda dalam menuntut apa yang menjadi haknya, serta terjadinya
degradasi moral generasi-generasi hari ini. Rentetan kasus ini merupakan sebagian dari kasus-
kasus yang lainnya.

Hal diatas menjadi prolog dalam memberikan narasi-narasi dalam mengupas persoalan-
persoalan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat “korupsi”.

Berbicara korupsi tidaklah asing lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hal itu sudah menjadi kata yang identik serta sudah terejahwantahkan dalam perbuatan orang-orang tertentu. Hal ini menjadi virus yang sangat ganas, sehingga perlunya dimusnahkan dari akar-akarnya. Tidaklah mudah dalam mengupas hal itu, tentu membutuhkan pisau yang tajam sebagai alat bedah serta teori-teori yang relevan sebagai pijakan. Akan tetapi, hal itu bisa dijawab oleh masing-masing orang sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan kacamata masing-masing yang berlandaskan dengan empiris di
wilayah-wilayah tertentu.

Jika hal itu memang benar adanya, apakah virus itu harus dibiarkan tanpa adanya upaya preventif? Tentu saja tidak, karena hal itu akan memberikan dampak negatif. Era revolusi industri 4.0 merupakan era yang sudah serba digital, baik itu akan mempengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas itu adalah politik, sosial, ekonomi, kultural, agama, pendidikan dan lain-lain.

Kecanggihan tekhnologi informasi telah menciptakan sebuah ruang baru yang bersifat artifisial dan maya atau cyberspace” (Yasraf Amir Piliang). Hal itu tentu harus disikapi dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Nusa Tenggara Barat lewat jalur pendidikan yang formal ataupun nonformal. Salah satu pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan disini bukan hanya transfer of knowledge tapi bagaimana dalam membentuk karakter serta penanaman nilai-nilai moral. H.A.R. Tilaar menambahkan pendidikan tidak hanya menciptakan manusia yang pintar, tetapi juga berbudaya.

Penulis: Izu Islamudin
×
Berita Terbaru Update