Notification

×

Iklan

Iklan

Visi-Misi "Bima Ramah" Dinda-Dahlan Selama Tiga Tahun Kepemimpinan Gagal!

Jumat, 01 Maret 2019 | 09.56.00 WIB
Sejumlah Kader IMM Cabang Bima saat melakukan konsolidasi di Sekretariat IMM Cabang Bima
Oleh : IMMawan Andriadin (Ketua Umum IMM Cabang Bima) 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima melakukan konsolidas organisasi dalam rangka memperingati tiga tahun kepemimpinan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer. Konsolidasi ini bertempat di Sekretariat Cabang IMM Bima  Keamatan Rasana'e Barat, Senin (18/02/2019). 

Tiga tahun terakhir masa kepemimpinan Dinda-Dahlan, momen yang tepat untuk mengevaluasi  pemerintah daerah, kira-kira sejauh mana pemerintah  mewujudkan segala catatan ataupun visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Agenda ini menghadirkan Seluruh Kader IMM Sekota dan Kabupaten Bima, sehingga kesatuan dan persatuan dalam bingkai ikatan akan tetap terjalin dengan baik maka lewat agenda ini kader IMM menyampaikan beberapa dan poin penting yang menjadi bahan evaluasi Bupati Bima selaku pemerintah daerah.

1. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Bima.

Wilayah Bima adalah wilayah yang sangat luas sekitar 4.389. 40 Km2 Mulai dari Kecamatan Monta, Langgudu, Belo, Palibelo, Donggo, Bolo, Wawo, Sape dan lain-lain. Beberapa Kecematan masih jauh dari harapan masyarakat dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur sehingga jangan heran ketika terjadi konflik sosial seperti konflik pasca demostrasi warga Sape menuntut perbaikan jalan di Sape Bugis, Dusun Gusu. Konflik itu menimbulkan luka-luka ringan sampai luka parah karena terjadi penembakan babi buta yang dilakukan oleh aparat kepolisian 15 Februari 2019 lalu.

Promblem ini terus muncul dan berkembang ditiap-tiap daerah, ini salah satu ketidak mampuan pemerintah daerah dalam hal melakukan pemerataan pembangunan Infrastruktur di wilayah Bima.

Mengenai pembangunan jalan beberapa hari yang lalu warga  (Monta dalam) juga melakukan demostrasi terkait dengan pembangunan jalan yang berada di Desa Tangga baru tepatnya jalan menuju ke pantai Rontu bahkan warga Tangga Baru membaikot jalan dan memberikan pernyataan sikapnya agar pemerintah Daerah segera melakukan penataan dan perbaikan jalan di Desa Tangga Baru, pada 14 Februari 2019.

UU Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan tentang jalan

  • Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
  • Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Disinilah peran penting pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah, tujuannya adalah agar tercapainya keseimbangan, pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2. Terjadi konflik yang berkepanjangan

Pada hakekatnya masyarakat Bima adalah masyarakat yang beradab, santun dan memiliki samangat gotong royong  yang tinggi, sehingga dalam meraih kebutuhan dan kepentingan hidupnya warga Bima tetu saling membantu, bahu membahu antara satu dengan yang lain.

Namun diaspek yang lain muncul stigma baru bahwa di wilayah Bima adalah wilayah rawan konflik, paradigma ini sesungguhnya  tidak benar namun fakta sosiallah yang akan membenarkan sitgma itu karna sering terjadi peristiwa peperangan baik itu perang antar kampung seperti peristiwa peperangan antar Desa Laju dan Desa Tolo Uwi, antara Ndadi Bou dan Risa, Samili dan Godo peristiwa ini terjadi pasca tahun 2017, dan juga peristiwa peperangan antara Desa Ngali dan Renda, bahkan peristiwa lain di Desa Ncera dan lainnya.

Dari beberapa pristiwa tersebut  ada upaya yang harus di lakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melihat, mendeteksi dan melakuka pembinaan demi mencegah sebelum terjadi konflik sosial, sekiranya hal ini di lakukan oleh pemerintah maka akan tercipta masyarakat bima yang damai adil dan makmur, namun implementasinya tidak di laksanakan dengan efektif oleh Bupati Bima.

3. Meningkatnya angka kriminal/kejahatan dan premanisme di wilayah Bima.

Sebelum pembahasan  tentang maraknya kejahatan/kriminal yang berkembang di wilayah Bima, istilah kriminal ini mula-mula berkembang di negara Italia yang dikembangkan oleh Alira Antropologi C. Lamroso, beliau menyatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat di lihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia yang lain (Genus Hemodelinguens) sperti kelainan-kelainan pada tengkorak, roma muka yang lebar, mukanya menceng, dahinya melengkung keblakang.

Kalau dalam prespektifnya A. Lacassagne sesorang melakukan kejahatan karena di pengaruhi oleh faktor lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta perkembangan dengan dunia luar dan penemuan-penemuan teknologi baru.

Bisa di tarik sebuah kesimpulan dari pandangan beberapa Ahli tetang kriminal diatas bahwa kejahatan itu ada karna dilihat dari keadaan fisik, ekonomi, lingkungan dan budaya.

Berbicara mengenai kejahatan ada beberapa faktor yang menyebabkan  terjadinya tindakan kejahatan.

a. Faktor lingkungan 
Lingkungan awal dari kejahatan karena lingkungan sangat mempengaruhi sesorang menjadi prilaku sebagai preman atau kejahatan.

b. Faktor sosial ekonomi
Keadaan perekonomian merupakan salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat dalam kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan pada masyarakat misalnya dilihat dari penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan, kurang mendapatkan perhatian sehingga mengakibatkan angka kriminal itu makin meningkat.

Melihat persoalan sosial dan tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah Bima yang sering muncul setiap tahun secara garis besar kejahatan di Bima semakin meningkat seperti pembunuhan, pembegalan yang di lakukan oleh preman di persimpangan jalan, premanisme, mutilasi, pencurian, kemudian beredarnya penggunaan narkoba, pemerkosaan, dan semakin meningkatnya kejahatan seksualiatas,

Beberapa faktor penyebab terjadinya peristiwa dan problem sosial di daerah Bima, mesti ada upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan institusi penegakan hukum lainnya dalam hal memberikan lapangan pekerjaan demi mencapai taraf hidup yang memadai dan mencegah lebih dulu tindakan kriminal di masyarakat awam.

Kemudian ada juga upaya lain yang harus di lakukan oleh pemierintah seperti mendidik moralitas dan mentalitas pemuda dan masyarakat, pendidikan agama, pendidikan budaya dan melakukan identifikasi terhadap preman dan pelaku kejahatan serta meningkatkan sosial ekonomi yang baik.

Inilah yang kurang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum dan perintahan dalam mewujudkan "BIMA RAMAH" sebagaimana yang diciita-citakan oleh Bupati Bima tahun lalu.

Sehingga kami menilai bahwa visi "Bima Ramah" yang pernah menjadi wacana politiknya Dinda-Dahlan pasca pesta demokrasi  hanyalah sebuah angan-angan dan janji politik serta hayalan semu, karna selama Dinda-Dahlan menjadi pemimpin daerah dalam tiga tahun kepemimpinanya visi "Bima Ramah" tidak pernah direalisasikan sama sekali, tentu ini akan menjadi catatan buruk bagi masyarakat Bima slama periodesasi kepemimpinan Bupati Bima dan dinilai gagal.
×
Berita Terbaru Update