Notification

×

Iklan

Iklan

Solusi Untuk Memberantas Hoax

Sabtu, 16 Februari 2019 | 21.52.00 WIB
Penulis : Atika Azahra
Editor : Gie
Foto : Ilustrasi Tulisan
Akhir-akhir ini banyak sekali tersebar berita-berita palsu, ini semua disebabkan oleh perkembangan teknologi, sehingga begitu maraknya berita-berita yang  membuat publik semakin mudah mengakses beragam informasi  dan berita dalam genggaman tangan, akan tetapi tersebar pula berita-berita mengandung hoax ataupun palsu. sehingga sulit sekali kita membedakan mana berita hoax maupun benar. Apalagi  Memasuki tahun 2019, kontestasi politik dinegeri ini makin memanas. Dan memanasnya suhu politik saat ini turut dipicu adanya berita palsu alias hoax yang beredar luas. Belakangan ini kita sering mendengar berita yang menggegerkan dunia politik,namun ujung-ujungnya dinyatakan sebagai berita hoax. Hoax politik tersebut berimbas kepada dua kubu yang sedang bersaing meraih hati dan simpati rakyat. Akibatnya, ada pihak yang merasa dijadikan korban hoax,dan yang tertuduh sebagai penyebar hoax. Intinya, berita hoaxpun bisa dijadikan alat untuk saling menyerang kubu lawan. Dimana kemarin kita lihat Muncul isu surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 7 kontainer,yang dikabarkan berasal dari China pada Rabu (2/1/2019) siang.Kabar tersebut beredar luas di media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, hingga WhatsApp.

Begitupun halnya Ustadz Teungku Zulkarnaen yang dianggap turut menyebarkan berita palsu lewat cuitannya di twitter,walaupun postingan telah dihapus,beliau dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengaku dari relawan jokowi mania. Laporan itupun segera di proses oleh kepolisian. inilah yang terjadi sekarang, bahwa berita hoax sudah tersebar dimana-mana dan  Pemerintah sendiri yang sebetulnya paling bertanggung jawab atas maraknya kabar bohong atau hoax. Sebab, kekuasaan ada di tangan pemerintah sehingga membuat masyarakat mengganggap bahwa yang menyebarkan hoax itu adalah penguasa sebagaimana dikatakan oleh roky gerung “Kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa saja. Kayak orang hanyut, dia mau raih apa saja. Entah itu kaleng bekas hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis, sebenarnya,” kata Rocky dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang bertemakan Hoax di TVOne, Selasa (17/1), malam. Menurut Rocky, rezim saat ini semacam ingin mengendalikan kebenaran sesuai dengan standarnya. Dia pun mencurigai ada kebohongan yang disembunyikan dalam upaya keras pemerintah melawan hoax. “Rezim itu, kalau dia terus menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan,” kata Rocky. Sementara, dia menilai bahwa pembuat berita bohong terbaik adalah pemerintah yang sedang berkuasa. "Pembuat hoax terbaik adalah penguasa," katanya. Alasannya, penguasa memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen, kata dia, pemerintah punya, begitupun data statistik dan media. "Tapi itu faktanya. Hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna,” kata Rocky.

Penyebab adanya hoax :
Maraknya peredaran hoax saat ini setidaknya dipicu oleh dua motif, yaitu ekonomi dan politik. Ada situs-situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin dengan membuat berita penuh sensasi yang pada ujungnya pengelola akan mendapatkan uang dari pihak Google. Selain itu, motif untuk menjatuhkan lawan politik, baik tokoh maupun kelompok juga marak. Hal semacam ini tentunya bisa memecah belah umat dan bangsa. Di alam demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat seperti sekarang ini, menghilangkan berita hoax di tengah-tengah masyarakat ibarat memotong rumput liar yang senantiasa muncul meskipun sudah dipotong berulang kali. Upaya pemerintah untuk menangkal berita hoax dengan cara membentuk BSN atau melakukan pemblokiran situs-situs yang menyebarkan berita hoax oleh Departemen Kominfo tidak akan berjalan efektif.

Mengapa? Karena akar permasalahannya yaitu sistem demokrasi-kapitalisme masih dibiarkan diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Sistem ini menafikan peranan agama (Islam) dalam kehidupan dan menempatkan hak untuk membuat hukum dan peraturan berada di tangan manusia. Sistem ini begitu menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat.

Dengan dibukanya kran kebebasan berpendapat yang dilindungi dalam sistem demokrasi, orang bebas berpendapat dan menyebarkan informasi apa saja. Tidak ada batas yang jelas antara berita yang benar dan yang salah karena standar kebenaran berada di tangan manusia yang sifatnya relatif. Akibatnya, banyak ambiguitas dalam menilai mana informasi yang layak sebar atau sebaliknya. Walaupun telah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur soal penyebaran informasi dan pemberian sanksi pidana penjara enam tahun dan denda Rp.1 miliar kepada siapa saja yang menyebarkan berita hoax walaupun hanya sekedar menyebarkan (forward), tidak semua orang dapat tersentuh aturan ini.
Mengingat begitu banyaknya pengguna medsos dibandingkan jumlah SDM dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengawasi pengguna sosmed yang jumlahnya mencapai 132 juta pada tahun 2016 (kompas.com).

Dalam sistem kapitalisme ini mereka menghalalkan segala cara umtuk meraih materi dan kekuasaan, orang akan melakukan apa pun untuk bisa meraih keuntungan sebesar mungkin dengan modal sekecil-kecilnya, termasuk dengan menyebarkan berita hoax. Begitupun halnya untuk menjatuhkan kubu lawan satu dengan yang lain mereka akan lakukan sekalipun dengan cara menyebarkan hoax dan Bisnis situs berita hoax dianggap menguntungkan dan tak perlu modal serta biaya operasional besar.

Lalu bagaimana cara Islam Mengatasi Berita Hoax? :
Tanpa adanya ketakwaan individu, kontrol dari masyarakat, dan penjagaan oleh negara sebagai pelayan rakyat, maka keberadaan berita hoax akan senantiasa mengiringi sejarah perjalanan suatu masyarakat. Ketiga hal ini tidak akan kita temukan dalam sistem kapitalisme sekarang ini, tetapi hanya ada dalam sistem Islam dimana individu, masyarakat dan negara berjalan di atas satu koridor yang sama, yaitu keimanan kepada Allah SWT. Semuanya harus tunduk pada aturan Al-Khaliq dalam seluruh aspek kehidupan sebagai konsekuensi keimanan mereka kepada-Nya. Di dalam sistem Islam, edukasi terhadap masyarakat, khususnya literasi digital, melalui sistem pendidikan yang dilakukan negara akan mendidik individu masyarakat dalam memilah berita atau informasi berdasarkan standar yang jelas dan pasti, yaitu akidah Islam.

Tidak terkecuali bagi insan media. Mereka harus memiliki framing yang jelas ketika menyajikan berita, yaitu berdasarkan sudut pandang Islam. Ada kode etik jurnalis yang harus dipatuhi sehingga berita yang disebar adalah berita yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan hukum syara tentunya.

Masyarakat juga akan mengontrol berita-berita yang beredar karena aktivitas amar ma'ruf berjalan. Begitu pun dengan negara. Negara melalui Departemen Penerangan akan mengawasi media massa dan media sosial sehingga berita-berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah berita yang benar dan tidak bertentangan dengan aqidah dan hukum-hukum Islam.

Jika media massa, termasuk media sosial, melakukan tindakan pidana maka negara dapat memberikan sanksi berupa ta'zir (hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariah), kecuali pidana qadzaf (menuduh berzina) yang termasuk kategori hudud (hukuman yang ditetapkan kadarnya oleh syariah).
Beberapa tindakan pidana itu adalah melakukan provokasi (tahridh), penghinaan (sabb), memfitnah (iftira'), menuduh berzina (qadzaf), menyebarkan gambar porno dan menyebarkan berita bohong. Media massa dalam Islam akan menjadi alat konstruktif untuk memelihara identitas keislaman masyarakat, di samping sebagai sarana dakwah yang akan menampilkan kemampuan dan kekuatan Islam dalam mewujudkan islam rahmatan lil'alamin.

Ini semua tentunya akan terwujud ketika sistem Islam diterapkan oleh sebuah institusi negara yang bernama Daulah Khilafah Islamiyah.
Wallahu'alam bi ash-shawab
×
Berita Terbaru Update