Notification

×

Iklan

Iklan

Keberpihakan Media di Tahun Politik, Petahana Akan Tumbang?

Sabtu, 16 Februari 2019 | 21.59.00 WIB
Penulis : Reni Mardianti (mahasiswi UM Mataram)
Editor : Gie
Foto : Ilustrasi Tulisan
Hari sabtu (9/2) lalu merupakan puncak peringatan Hari Pers Nasional digelar di Surabaya, Jawa Timur . Dalam acara itu presiden joko widodo meraih penghargaan kemerdekaan pers http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/09/jokowi-terima-medali-kemerdekaan-pers).
Wakil Sekretaris Departemen Dalam Negeri Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menilai sebagai pilar demokrasi, pers sudah mulai doyong dan hampir roboh. “Pers atau media mainstream lebih menjadi corong penguasa yang mengobral janji-janji dan kebohongan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (11/2).  Menurutnya, di tahun politik ini berita-berita anti penguasa hampir tidak mendapat tempat. Jikapun dimuat sudah berubah lunak bahkan jauh dari realita di lapangan.

Media mainstream semakin menampakkan keberpihakannya terhadap kubu petahana pasalnya  ada beberapa pengusaha media yang menjadi TKN Jokowi - Ma’ruf amin. Tentu ini bisa membuat publik susah mendapat berita yang punya perspektif kritis. Keberadaan pebisnis media di salah satu kubu pada pemilu mengancam independensi perusahaan media itu sendiri.

Peran media dalam pemilu seharusnya dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan membantu mereka untuk mengenal lebih jauh tentang Capres dan Cawapres yang akan  dipihnya. Oleh karena itu, media seharusnya bersikap independen, bebas, netral, akurat serta profesional dalam menjalankan tugas agar pers nasional tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Namun, pada kenyataannya media massa tidaklah sepi dengan kepentingan-kepentingan seperti kepentingan politik, ekonomi dan kekuasaan yang mempengaruhi independensi media.

Peran sentral media saat ini dijadikan senjata oleh individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan politik dan media ini dijadikan bisnis antara pengusaha dan penguasa dimana mereka membayar media untuk menaikkan citra politisi yang mereka dukung dan ketika menang nantinya akan memberikan mereka konsesi untuk memonopoli perekonomian dalam Negeri. Kepentingan ekonomi politik mereka sebagai pemilik modal disebarkan melalui media massa yang mereka miliki agar tetap dan terus menjadi hegemoni ideologi yang dominan yakni ideologi kapitalisme.

Berbeda halnya dengan engelolaan media massa dalam negara islam. Media massa (wasa’il al-I’lam) bagi negara Khilafah dan kepentingan dakwah Islam mempunyai fungsi  stategis yaitu melayani idiologi Islam (khidmat al-mabda’ al islami) baik didalam maupun di luar negeri (Sya’rawi, 1992: 140). Di daalam negeri, media massa berfungsi untuk membangun masyarakat Islami yang kokoh. Di luar negeri, ia berfungsi untuk menyebarkan Islam, baik dalam suasana perang maupun damai, untuk menunjukkan keagungan idiologi Islam sekaligus membongkar kebobrokan idiologi kufur buatan manusia. (Masyru’ Dustur Dawlah al-Khilafah, pasal 103).
Di samping itu, juga menjadi sarana informasi, edukasi dan persuasi serta hak berekspresi publik dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dan muhasabah lil hukam. Oleh karena itu media massa dalam islam akan mampu mewujudkan masyarakat cerdas karena memiliki tuntunan yang jelas dalam semua urusan hidupnya, mampu memilah mana yang benar-salah, juga peduli karena adanya budaya kritis terhadap lingkungan dan berani menasehati penguasa.
×
Berita Terbaru Update