Di NTB, Jokowi-JK Dinilai Tak Bisa Atasi Ekspor dan Impor

IMMawan Syarif Hidayat ketua Bidang Hikmah DPD IMM NTB Bersama Puluhan Peserta Aksi, Saat Menyampaikan Tuntutan dengan Orasi di Depan Kantor DPRD Provinsi NTB.

Indikatorntb.com – Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla dinilai tidak bisa mengatasi soal proses perdagangan intenasional yang dikenal dengan ekspor dan impor. Sebab Indonesia terus menambah impor.

Hal tersebut terlihat dari data BPS dengan aktifitas pasar internasional Indonesia mengimpor kebutuhan bahan pokok beras yang mencapai 2 juta ton.

Disampaikan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (DPD IMM NTB), bahwa melemahnya rupiah sekarang, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menggenjot ekspor barang dan jasa.

“Yang terjadi adalah sebaliknya, pemerintahan Jokowi-JK justru menambah Impor,” tutur IMMawan Syarif Hidayat ketua Bidang Hikmah DPD IMM NTB.

Padahal kata pemuda yang akrab disapa Syarif ini, dalam aturannya, ketika angka kebutuhan beras mencapai 1-1,5 juta ton maka negara tidak boleh mengimpor beras.

Dengan hal itu, DPD IMM NTB lakukan aksi besar-besaran di depan kantor DPRD provinsi NTB dari sekitar pukul 09.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA, Rabu, (19/092018).

Tak hanya itu, kata pemuda asal Bima ini, Indonesia juga terus melakukan impor garam dari negara lain 3,7 juta ton. Padahal, Indonesia dikenal dengan panjang garis pantainya.

“Bahkan 80% komponen pakan ternak di impor dari Argentina, Brazil,” pungkas Syarif Hidayat yang juga koorinator umum PC IMM Mataram kepada Indikatorntb.com.

Reporter : Syahrul Ramadhan
Editor      : Subhan Al-Karim