Notification

×

Iklan

Iklan

SP3 Sukmawati Sesuai Hukum

Senin, 18 Juni 2018 | 18.23.00 WIB
Sukmawati (foto : Metrotvnews)
Indikatorntb.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) untuk Diah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri. Penyelidikan sempat dilakukan setelah Sukmawati diadukan menista agama karena membaca puisi berjudul Ibu Indonesia. 

Penghentian kasus penodaan agama Sukmawati Soekarnoputri ini menuai kritik dari berbagai pihak. Tetapi beda halnya dengan Pengamat Hukum Alungsyah dalam keterangannya yang menyatakan dengan dikeluarkannya SP3 tersebut merupakan tindakan yang tepat, karena perbutan itu tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana aturannya.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikanpun sudah jelas diatur secara limitatif. Artinya dalam kasus ini memang benar SP3 itu diberikan demi hukum. Tegas Alung

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHAP SP3 diberitahukan kepada penuntut umum beserta tersangka atau keluarganya, artinya dari ketentuan ini SP3 dapat di lakukan upaya hukum Praperadilan oleh Penuntut Umun. Sedangkan oleh tersangka atau keluarganya tidak mungkin mereka melakukan upaya hukun Praperadilan. Karena mereka secara hukumpun diuntungkan. Terang Alung

Lalu kemudian, pertanyaannya apakah selain Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya dapat melakukan upaya hukum Praperadilan terhadap SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik? lebih lanjut Alung menjelaskan bahwa SP3 yang dilakukan oleh penyidik tidak hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya saja, tetapi SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik dapat dilakukan peraperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP.

Pihak ketiga yang berkepentingan disini masih menimbulkan perdebatan, siapa yang dimaksud pihak ketiga tersebut. Namun menurut hemat saya, pihak ketiga itu siapa-siapa saja yang berkaitan dan ada hubungannya dengan perkara yang sedang dihentikan. kata Alung.

Kalau yang melakukan Praperadilan pihak yang tidak merasa berkepentingan, maka ia bukanlah pihak yang disebut dalam Pasal 80 diatas.

Oleh kerenanya pihak ketiga disini harus benar-benar pihak yang "terkait" secara langsung, agar nanti standingnya jelas dan kuat. Saran Alung

Jakarta, 17 Juni 2018
Penulis : Alungsyah (Pengamat hukum/lawyer)
×
Berita Terbaru Update