Notification

×

Iklan

Iklan

Polisisasi Politik

Kamis, 21 Juni 2018 | 16.55.00 WIB
Foto: Penulis
Indikatorntb.com - Di era Jokowi, peran polisi tak sekedar menjadi penjaga keamanan. Peran baru yang dahulu diributkan ABRI (TNI & Polisi) pada era Orde Baru dibangkitkan kembali dengan menjadikan Jenderal Polisi aktif sebagai pejabat gubernur.

Para aktivis pro reformasi yang dulu menghujat Dwi Fungsi ABRI, kini membisu, ketika sang Jenderal Polisi aktif “Iwan Bule” menjadi PJ. Gubernur Jawa Barat. Kemana Mereka yang dulu bersuara lantang menuntut pencabutan Dwi Fungsi ABRI, sekarang tiba-tiba sariawan atau sakit gigi, tak sanggup membuka mulut atas kebijakan baru bernama Dwi Fungsi ABRI (baca: Polisi). Kekuasaan telah menjadikan mulut mereka tak lantang bersuara.

Kenapa Dwi Fungsi Polisi kita tolak, Pertama, penyalahgunaan UU nomor 2 tahun 2002, Tentang Kepolisian pada pasal 28 ayat 3, bahwa Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kedua, pengalaman sejarah. Polisi aktif akan tunduk pada atasan. Profesional masih sekedar agitasi & propaganda. Dan belumlah menjadi prilaku aparatur kepolisian di negeri ini.

Menjadikan Jenderal Polisi sebagai PJ. Gubernur adalah Polisisasi Politik. Praktek seperti ini bertentangan dengan semangat demokratisasi. Menjadikan Jenderal Polisi aktif sebagai PJ. Gubernur Jawa Barat adalah tindakan yang mencederai prinsip-prinsip negara demokrasi. Atau mungkinkah dengan cara melibatkan Polisi sebagai politisi untuk menduduki sebuah jabatan gubernur, itu disebut sebagai bagian dari Revolusi Mental?. #Entahlah

Penulis : Dr. Syarif Ahmad
×
Berita Terbaru Update