Notification

×

Iklan

Iklan

Pengamat: PJ Gubernur Jabar Memperkosa Aturan

Selasa, 26 Juni 2018 | 04.54.00 WIB
Pelantikan (foto : merdeka)

Indikatorntb.com - Pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Senin kemarin (18/6/2018), mendapat sorotan. Penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya sebagai penjabat kepala daerah itu dinilai melanggar perundang-undangan, Selasa (26/06/18).

Kritik itu datang dari Pengamat hukum Alungsyah. Alungsyah yang juga lawyer ini dalam keterangan tertulisnya mengatakan, bahwa pelantikan itu cacat hukum dan menginjak-injak hukum yang ada.

"Pasalnya jelas kok dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian," terang pemuda yang akrab di sapa Alung ini.

Menurut Alung, ketentuan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 28 sudah dengan tegas mengatur tentang kedudukan dan tata cara menduduki sebuah jabatan, yaitu; (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

"Artinya Pasal diatas, poinnya ialah Kepolisian tidak boleh terlibat politik praktis dan kalaupun ingin menduduki jabatan Gubernur, maka ia harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu," jelas Alung.

Alung mengendus, pelantikan ini ada bau yang tak sedap yang disembunyikan oleh pemerintah, khususnya dalam pilkada Jabar.

"Kalau tidak ada sesuatu, kenapa pj harus dari kepolisian yang aktif? Bukannya stok SDM eselon 1 di Kemendagri banyak?" tanya Alung.

"Kalau begini susah untuk menjamin netralitasnya yang bersangkutan, apalagi disana terdapat kandidat yang berasal dari Kepolisian juga," sambungnya.

Oleh karena itu, Alungsyah berpendapat bahwa perlu ada langkah-langkah hukum sebagai solusi terbaik dalam menghadapi masalah hukum seperti itu.

"Menurut hemat saya dalam kondisi sudah terjadi begini, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh, pertama mengajukan gugatan ke PTUN atas SK pelantikan M. Iriawan sebagai Pj Gunernur Jabar dan kedua, hak angket," sarannya.

"Sedangkan untuk solusi tengahnya ialah yang bersangkutan harus mengundurkan diri, mengingat kondusifitas masyarakat yang tidak tenang dengan kondisi sekarang, saran Alung," tutupnya.

Reporter : Furkan AS
Editor      : Fuad D Fu
×
Berita Terbaru Update