Notification

×

Iklan

Iklan

Memangkas “Budaya Jorok” dalam Kontestasi Politik Terkini

Senin, 29 Oktober 2018 | 20.33.00 WIB
Syamsurijal Al-Gholwasy
Oleh : Syamsurijal Al-Gholwasy Mahasiswa Jakarta Asal Bima

Budaya perpolitikan Indonesia sangat memprihatinkan, selalu saja menghalalkan segala cara demi menggapai cita-cita politiknya. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, intelegensi politik begitu pragmatis, politik diartikan sebagai cara untuk meraih kekuasaan.

Dengan demikian, mereka yang terlibat di dalamnya hanya akan bicara soal mencapai kemenangan, tanpa memperhitungkan pentingnya nilai-nilai etka, etiket, dan estetika dalam politik.

Seringkali, setiap kontestasi politik di Indonesia akan selesai setelah terjadi uji banding di Mahkamah Konstitusi, alasannya karena indikasi kecurangan dan persengkongkolan.

Menurut laporan Mahkamah Konstitusi bahwa yang mengajukan permohonan sengketa penyelesaian hasil pilkada serentak 2018 sebanyak 70 perkara.

Pada tahun 2014 lalu juga terjadi proses persengketaan pemilu, akibat dari adanya indikasi kecurangan, sekaligus tidak adanya rasa legowo atas sebuah kegagalan dalam kontestasi.

Nuansa politik sejauh ini masih menyimpan rasa kecurigaan, sehingga mengakibatkan terjadinya perbenturan dan konflik yang berkepanjangan.

Kecurigaan antara yang satu dengan yang lain, membuat semua yang terlibat berhati-hati dan saling mengawasi. Bahkan kontestasi politik hari ini, bukan lagi berupaya menonjolkan prestasi, tetapi berupaya sedemikian rupa mencari kelemahan lawan untuk dianalisis dan disebarkan menjadi sebuah fakta.

Hal ini menandakan bahwa psikologi politik Indonesia rusak dan tak berbobot. Akan tetapi, justru menunjukkan suatu kebenaran bahwa politik kita sedang sakit dan perlu diobati.

Tidak hanya itu, politik seolah menunjukkan wajah yang penuh ironi, disebabkan para aktornya seringkali gagal memahami arti perpolitikan yang sebenarnya.

Politik Indonesia telah kehilangan ruhnya, disebabkan karena aktornya bukan lagi seorang negarawan, tetapi politikus-politikus yang haus kekuasaan. Mereka rela kehilangan kehormatan hakiki demi mendapatkan kehormatan semu.

Budaya politik hari ini, bukan menjadi serangkaian harmonisasi dan adanya penguatan politik internal bangsa, sehingga lahir kondisi bangsa yang stabil karena adanya proses chek and ballance.

Akan tetapi, justru memberikan peluang kepada pihak broker untuk hadir menunggangi kontestasi, dengan tujuan merusak stabilitas dan bahkan mengancam keamanan negara.

Seharusnya lebih hati-hati, sebab kondisi suatu bangsa dalam era globalisasi menjadi sangat mudah dikontrol dan dibaca pihak lain yang memiliki kepentingan ideologis, kekayaan, dan sumber daya terhadap Indonesia.

Pada dasarnya, budaya politik Indonesia terkini masih berefouria dengan ruang demokratisasi yang “belum jelas”, yang merupakan anak kandung dari reformasi yang belum matang.

Reformasi hanya sebuah gerakan yang berorientasi pada penumbangan rezim, tetapi belum memiliki konsep besar dalam melakukan reformasi dan reformulasi sistem politik.

Buktinya, ancaman atas kebebasan berpendapat masih menjadi momok yang menakutkan, intimidasi, dan bahkan kecurangan dalam politik masih menjadi tradisi yang dianggap lumrah.

Belum lagi teradisi “goreng-menggoreng” masih marak terjadi, politisasi agama, sensitivitas etnis, dan ketersinggungan agama masih merajalela. Politik sudah terjangkiti banyak virus dan perlu di-upgrade anti virusnya agar politik Indonesia menjadi sehat dan bersih, berorientasi futuristik, serta berbudaya altruistik.

Caranya memberikan pendidikan politik bagi anak-anak muda generasi millenial, menyuntik ide-ide dan gagasan ideal, membentuk identitas diri, sehingga ke depan Indonesia menjadi lebih baik.

Politik adalah bangaimana aktornya, sistem juga tergantung bagaimana penikmatnya, artinya yang pertama kali dibentuk kejiwaannya adalah aktor-aktor pemegan kuncinya.

Sehingga perlu adanya pendidikan politik yang intens, baik terbentuk secara sistematis oleh pemerintah, partai politik, pakar-pakar politik, akademisi, cendikiawan, bahkan ulama dan masyarakat memiliki tanggungjawab yang sama.

Semua elemen harus berjalan bergandengan tangan untuk menyelesaikan problematika serta memangkas “budaya jorok” politik Indonesia hari ini.
×
Berita Terbaru Update