Notification

×

Iklan

Iklan

TGB Diduga Terima Gratifikasi, Ini Hasil Pemeriksaan BPK Untuk NTB

Jumat, 21 September 2018 | 13.01.00 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memukul gong sebagai tanda pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat", di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Kamis (20/09)/Kemenkeu.goi.id
Indikatorntb.com - Belum lama ini Gubernur dua periode Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dikabarkan, diduga terima Gratifikasi. Data Tempo.co bahwa TGB menerima aliran dana divestasi periode 2009-2013.

Bahkan dikaarkan, KPK mengantongi data keluar-masuk uang di rekening Zainul Majdi dan istrinya berkaitan dengan dugaan korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara.

Sementara itu, data yang dihimpun Indikator, NTB termasuk dalam 8 pemerintah provinsi di Indonesia yang mendapat opini terbaik dari BPK, dengan 5 (Quintrick) kali berturut-turut.

Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan provinsi Nusa Tenggara Barat juga pemerintah dengan opini terbaik.

Penghargaan bagi 93 entitas kementerian negara/lembaga ini, diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola, Kamis, (20/09/2018).

"Kita semua bersyukur bahwa setiap tahun kita mencatatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance terus mengalami perbaikan," kata Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati.

Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2018 dengan tajuk Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat di gedung Dhanapala, Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa, predikat WTP tersebut justru menjadi cambuk untuk menjadi baik lagi.

Sebab menurut Menteri Keuangan ini, yang dilansir dari Indikatorindonesia.com, Ia menekankan bahwa predikat WTP bukan menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan.

Sementara itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2017, kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L dari 73 K/L di tahun 2016.

Sedangkan untuk pemerintah daerah meningkat menjadi 411 pemerintah daerah dari 374 di tahun 2016.

Peningkatan ini dinilai, salah satu indikator adanya upaya kesungguhan pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing, (dik).

Editor : Subhan Al-Karim
×
Berita Terbaru Update