Notification

×

Iklan

Iklan

Polemik RKUHP dan RUU KPK

Senin, 30 September 2019 | 19.45.00 WIB
foto: Penulis
Akhir-akhir ini, Negara kesatuan Republik Indonesia tengah di hebohkan dengan Revisi
Undang-Undang RKUHP dan Revisi Undang-Undang KPK yang di godok pemerintah dan
disetujui komisi III DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada rapat paripurna DPR RI.

Sejumlah polemik muncul dipermukaan, aksi protes mahasiswa dan masyarkat menolak
pengesahan RUU RKUHP dan RUU KPK telah dipertontonkan dimedia masa dan telah
dilihat oleh jutaan pasang mata, tak hanya itu bentuk protes juga disampaikan oleh beberapa
pakar hukum di Indonesia salah satunya pakar hukum pidana Universitas Trisakti;Abdul
Fickar Hadjar yang menilai Indonesia sedang mengalami krisis negarawan yang bijkasana
dan akomodatif terhadap masyarakat (Kompas.com).

Bagaimana tidak RUU RKUHP dan RUU KPK dinilai sangat kontroversial dengan aspirasi dan kehidupan masyaraka , banyak dari pasal-pasal yang tidak sejalan bahkan sangat tidak rasional untuk di sahkan. Sehingga tindakan perlawanan dilakukan untuk mengembalikan eksistensi Undang-Undang tersebut. Contohnya pasal-pasal RKUHP yang kini buming di media masa. Penulis mencoba menjewantahkan pasal-pasal ini sesuai dengan rasional yang fakir ini.

1. Pasal 278: Ayam peliharaan masuk di kebun orang denda 10 juta.
Hemat penulis, pasal ini sungguh tidak logis bagi kehidupan masyarakat, karna pada
dasarnya kehidupan mahluk hidup tidak selamanya mampu di kontrol oleh mahluk
hidup, walaupun statusnya adalah unggas (hewan peliharaan), dan jika tidak merasa
dirugikan bagi pihak lain saya rasa itu tidak menjadi prahara. Kecuali kebun itu milik
legislatif dan para cukongnya bisa saja dikenakan denda karna mereka yang ingin
melegalkan pasal ini.

2. Pasal 432: Wanita pulang malam atau hidup gelandangan terkena denda 1 juta.
Ini guyonan apalagi semakin aneh ulah pejabat Negri ini. Lagi-lagi di media sosial
saya teringat dengan unggahan para bidan yang membantah perkara ini, katanya “
Kami bidan Indonesia takut denda 1 juta akibat shift malam diatas jam 10, jika ingin
melahirkan silahkan ke gedung DPR” hahaha, itu ungkapan yang masuk akal.
Pembiaran kaum hawa di malam hari bukan di vonis karna tidak ada kepentingan,
banyak hal-hal urgen yang di lakoni wanita saat malam hari, saya rasa itu tidak perlu
dijabarkan, terlalu lucu.

3. Pasal 431: Gelandangan didenda maksimal 1 juta.
Malang sekali nasip kita saudara-saudaraku, sudah gelandangan di denda lagi,
sepengetahuan saya gelandangan itu adalah masuk dalam kategori tidak punya apa-
apa, tidak punya kediaman dan juga pekerjaan. Ini malah di denda oleh pemerintah,
untuk makan saja tidak ada kasian apalagi untuk bayar denda, seharusnya pemerintah
mampu memberikan solusi yang masuk akal lah untuk perkara ini. setidaknya
memberinya pekerjaan supaya ritme kehidupannya akan berubah. Bukan malah
disuruh bayar denda, aneh-aneh waee.

4. Pasal 480: Suami perkosa Istri dipidana penjara 12 tahun.
Ini kayanya nge-prank deh, makin kebawah makin tidak logis pasal-pasal RKUHP ini.
Bagaimana tidak, jika pasal ini di sahkan kerugian besar bagi pasutri terutama bagi
suami. Sampai privasi rumah tangga orang di atur dalam Undang-Undang, bisa-bisa
Indonesia kekurangan generasi nih kalau seperti ini jadinya.

5. Pasal 218 ayat 1: Pengkritik Presiden dipenjara Enam bulan
Pasal ini telah mencedrai demokrasi akibat pembatasan menyampaikan aspirasi
berupa kritikak yang ditujukan untuk Presiden dan juga memberikan luluasa kepada
Presiden untuk bebas bereskpresi, suara kritikan sudah tidak menjadi momok yang
menakutan bagi petinggi Negara sebab sudah ada Undang-Undang yang menjadi
tamengnya, dan pada akhirnya hal-hal tabu akan semakin marak dilakoni.

Sebenarnya kritikan itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan
Presiden, tidak akan muncul kritikan jika kinerja yang dipertontonkan itu baik dan
juga sebaliknya jika kinerja Presiden bobrok sehingga melahirkan kritikan. Hidup ini
tidak terlepas dari hukum kausalitas tuan, jangan terlalu tegang dengan kritikan.
Makanya jalankan roda kepemerintahkan itu dengan baik maka kritikan itu tidak akan
ada, malah sebaliknya pujian yang akan selalu tersampaikan.

Ketidakadilan diperlihatkan oleh hampir seluruh stakeholder kepada mereka yang tidak sependapat
dengan kebijakan pemerintah dan Negara, sebenarnya bangsa ini memerlukan
komunikasi 2 arah dan menjadi hal penting dalam membina hubungan relasi dan
tentunya komunikasi yang membangun perdaban manusia. Komunikasi untuk saling
memberdayakan kepada segala hal yang baik dan benar, bukan komunikasi yang
memecah belah sebuah hubunga. Dan kritikan itu juga adalah komunikasi, jika
dihilangkan maka akan menuai persoalan.

Masih banyak lagi pasal-pasal kontroversial yang menuai persoalan, dan tidak sempat
penulis ungkapkan belum lagi pasal RUU KPK dan Saya rasa kabar ini pun sudah sampai
pada telinga masyarakat. Saudaraku begitu pilu wajah Indonesia saat ini, karna yang di
pertotonkan saat ini jauh dari citra indonesia yang adil dan makmur, kesenjangan sosial
dimana-mana, kebingasan para elit kuasa sudah lumrah di lakoni, suara lantang mahasiswa
dan masyarakat kebal ditelinga birokrasi, undang-undang sudah tidak lagi pro terhadap
masyarakat dan masih banyak lagi polemik yang terjadi ditanah air tercinta ini.

Ketika mahasiswa turun memadati jalan untuk meminta keadilan, pemerintah bergumam dan
membiarkan aparat membabi buta terhadap mereka, ketika jurnalis yang meliput aksi
mahasiswa untuk di sampaikan ke masyarakat karna akses siaran televisi susah untuk di dapat
dan mereka pula yang merasakan tindakan represif aparat kepolisian, Sungguh menyayat hati
dengan duka Indonesia.

Memasuki akhir tahun di 2019 bangsa kita banyak menciptakan sejumlah persoalan
baru yang belum juga dapat diselesaikan, sementara persoalan yang lama semakin
memberatkan dan menambah berat beban yang di pikul oleh bangsa ini. Banyak ragam yang
terjadi di Negri tercinta Indonesai, segala hal terjadi dimulai munculnya wajah intoleran,
sekularis, pencitraan, fanatisme, kebohonga, kemunafikan, otoriter, kekuasaan, ketidak
adilan, keberpihakan, egois, hedon, permusuhan serta kebencian.

Apakah wajah Indonesia akan terus seperti ini kedepannya? Ketika para Koruptor
yang jelas-jelas telah merugikan ekonomi Negara di berlakukan pembebasan bersyarat, dan
justru masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana dihukum berat. Bukan kah itu
menunjukan bahwa hukum kita adalah hukum yang tumpul ke atas tajam kebawah. Lantas
apa tindakan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang rumit ini, tugas mereka bukan
hanya duduk berpangku tangan, bukan juga enak-enakan tidur di saat rapat, namun lebih
kepada memikirkan nasib Negara ini kedepannya.

Saudaraku, perbedaan pendapat itu bukan sebuah petaka, bukan pula sebuah kejahatan
ataupun sebuah kutukan, melainkan sebuah kekuatan untuk membangun peradaban bangsa
ini agar menjadi lebih baik. Maka dengan itu harapan penulis mewakili harapan-harapan
masyarakat pada umumnya, kepada pemerintah, birokrasi, stakeholder dan semua delegasi
Negara ini, dengan segala hormat, RUU RKUHP dan RUU KPK di cancel demi kedamain
Indonesia.

Penulis: Faisal Alfarabi
×
Berita Terbaru Update