Notification

×

Iklan

Iklan

Surat Keberatan Untuk Polsek Wera Dilayangkan ke Kapolres Bima Kota

Jumat, 04 September 2020 | 17.41.00 WIB
Foto: kantor Poltres Bima Kota (Sumber: Facebook)

Indikatorntb.com - Kepada Polres Bima Kota, Abas Tahir warga desa Sangiang, Kec. Wera Kab. Bima melayangkan surat keberatan, Jum'at (04/09/20).

Surat keberatan atas upaya penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah tersebut ditujukan kepada Kapolres Bima Kota, tembusan Kapolda NTB, Kadiv Propam Polda NTB, Kadiv Propam Polres Bima Kota.

Abas Tahir melayangkan surat gugatan itu lantaran perkara dugaan tindak pidana yang ia laporkan kepada Polsek Wera tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan (dihentikan) dengan dua pertimbang, yaitu daluarsa menurut pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2 KUHP dan terlapor memiliki SPPT.

Selain itu, perkara dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilaporkan oleh Abas Tahir juga dianggap bukan merupakan perkara pidana dan tidak memiliki bukti permulaan yang cukup.

Padahal, keterangan Abas Tahir dan dua orang saksi sudah diperiksa oleh penyidik, selain itu Abas Tahir juga sudah menunjukan Sertifikat tanah sebagai bukti hak milik atas tanah itu.

"Kami sudah melaporkan perkara itu kepada Polsek Wera dan diterima lalu dilakukan upaya penyelidik, hasilnya mengecewakan," Kata Furkan (keponakan) mewakili Abas Tahir

Namun, penyidik Polsek Wera lebih mempertimbangkan keterangan terlapor dan keberadaan SPPT milik terlapor ketimbang keterangan pelapor dan saksi serta sertifikat tanah milik pelapor.

Lebih janggalnya lagi, Polsek Wera menganggap perkara yang dilaporkan oleh Abas Tahir sudah lewat waktu (Daluarsa) menurut pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2. Karena perkara dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh Masdah sudah terjadi sejak tahun, sedangkan terlapor lainnya, Iri melakukan perbuatan itu sejak tahun 2018 dan Jufrin melakukan perbuatan itu sejak tahun 2019. Perbuatan ketiga terlapor itu masih berlangsung hingga September tahun 2020.

Padahal menurut ketentuan pasal 79 KUHP masa daluarsa baru bisa diberlakukan atau dihitung setelah/sesudah perbuatan itu dilakukan, bukan sejak atau saat dimulainya perbuatan.

"Perkara yang kami laporkan masih berlangsung sampai dengan saat ini, menurut hukum perkara kami haram dikatakan daluarsa, justru kami sedang memperjuangkan kebenaran hukum," Papar Furkan.

Ketentuan pasal 78 KUHP ayat ke 1 dan ke 2 hanya mengatur masa daluarsanya saja, sementara ketentuan pasal 79 KUHP mengatu tentang tata cara menghitung kapan dan bagaimana cara menghitung masa dakuarsa. Sehingga antara ketentuan pasal 78 dan 79 KUHP tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Namun, dalam upaya penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Wera hanya menggunakan pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2 dengan tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 79 KUHP.

"Beberapa pertimbangan itulah yang mendasari kami membuat surat keberatan kepada Kapolres Bima Kota, dengan harapan perkara kami diambil alih oleh Polres Bima Kota," Beber Furkan keponakan yang mendampingi perkara Abas Tahir.

Surat keberatan yang disampaikan kepada Kapolres Bima Kota diterima oleh Iwan JR salah satu aparatur Kepolisian Resort Bima Kota yang sedang piket pada unit penanganan pidana umum.

"Insya Allah nanti saya sampaikan," Katanya saat menerima surat keberatan dari keponakan Abas Tahir.

Seperti pemberitaan sebelumnya, Abas Tahir melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang ia alami kepada Polsek Wera pada tanggal 22 Juli 2020, dan setelah dilakukan upaya penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Wera, perkara Abas Tahir dihentikan pada tanggal 24 Agustus 2020 karena daluarsa dan SPPT.

Tim/Indikatorntb

×
Berita Terbaru Update