Notification

×

Iklan

Iklan

Mutasi dan Rotasi ASN: Antara Harapan dan Kenyataan

Senin, 10 Februari 2020 | 17.25.00 WIB
Foto: Penulis
Tujuan rotasi kerja dinyatakan oleh Kaymaz dalam Indrayati (2014:36) bahwa rotasi pekerjaan akan mengurangi kebosanan, mempersiapkan karyawan untuk sistem manajemen yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Tujuan dan manfaat rotasi pekerjaan tidak hanya dirasakan langsung oleh karyawan, tetapi perusahaan juga merasakan manfaat tidak langsung karena karyawan rentang akan keterampilan dan manajemen yang lebih luas dan lentur dalam penjadwalan kerja, penyesuaian diri karyawan atas perubahan, dan mengisi kekosongan personalia.

Selain itu menurut Juwita dalam Indrayati (2014:37) rotasi pekerjaan dapat membantu manajer dalam menghadapi terjadinya ketidakhadiran dan perputaran karyawan sehingga dapat mengisi kekosongan posisi dengan cepat Menurut Hasibuan dalam Indrayati (2014: 37) rotasi pekerjaan memiliki manfaat sebagai berikut:
(a) Meningkatkan produktivitas;
(b) Menciptakan keseimbangan antara tenaga dengan komposisi jabatan;
(c) Memperluas atau menambah pengetahuan karyawan;
(d) Menghilangkan rasa jenuh atau bosan karyawan terhadap pekerjaan;
(e) Memberikan perangsang agar karyawan mau meningkatkan karir yang lebih tinggi;
(f) Untuk pelaksanaan hukuman atau sanksiatas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karyawan;
(g) Alat pendorong atau spirit kerja meningkat melalui persaingan-persaingan terbuka;
(h) Untuk memberikan pengakuan- pengakuan atas prestasinya;
(i) Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik;
(j) Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan;
(k) Untuk mengatasi perselisihan antar sesama karyawan.

Maka dalam melakukan mutasi dan rotasi tentu memiliki indikator yang jelas sehingga dalam mutasi tersebut tidak terkesan berdasarkan suka atau tidak suka tapi ada indiktro yang dijadikan pedoman sehingga dapat menempatkan pegawai pada tempatnya sesaui kemampuan dan kebutuhan lembaga yang akan di pimpinnya walaupun itu adalah hak proregatif guburnur selaku kepala Daerah.

Penulis melihat pada mutasi dan rotasi yang dilakukan oleh pemprov kemarin adalah kurang melakukan analisis kebutuhan terhadap penempatan para pejabat yang akan di lantik dan bahkan yang lebih aneh lagi adalah mutasi kepala sekolah menajdi guru biasa namun sekolah tersebut dibiarkan kosong begitu saja tanpa ada pengganti dan sekolah tersebut di bairkan kosong begitu saja tanpa ada pemimpinnya.

Padahal dalam proses mutasi dan rotasi pegawai seharusnya memiliki tolak ukur tertentu yang objektif berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala, penilaian kinerja pegawai untuk mengetahui keberhasilan atau tidak berhasilnya seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penilain kinerja ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan pegawai antara lain: pengakatan kenaikan pangkat, pengakatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan. Penialain kinerja pegawai dilaksanakan berdasarkan aturan Permen No 10 Tahun 1979 tentang penilain pelaksanaan pekerjaan pegawai

Kondisi seperti ini pemerintah memberi kesan tidak serius memperbaiki kualitas pendidikan yang bermutu minimal pemerintah memiliki keseriusan untuk mendistribusikan guru beradasarkan kebutuhan sekolah.

Disamping itu sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang dan mendorong terwujudnya pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini terjadi sebuah kesenjangan anatara harapan dan kenyataan baik dari sarana, media pembelajaran, perpustakaan yang sebagai penunjang literasi.

Pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi terhadap mutasi dan rotasi yang dilakukan sehingga siswa dan orang tua tidak menjadi korban dalam hal memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam UU sistem pendidikan nasional.

Selain persoalan tersebut mutasi guru yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai mata pelajaran akhirnya numpuk pada mapel tertentu, sebab distribusi guru yang dilakukan oleh pemerintah daearah tidak merata dan tidak berdaarkan analisis kebutuhan. Akhirnya sekolah tidak mempunyai guru yang kompeten pada bidangnya.

Sementara di kota, guru numpuk sehingga tidak heran ketika pembagian jam mengajar untuk memenuhi kebutuhan 24 jam bagi guru sertifikasi, ada banyak guru yang cek cok untuk merebut 24 jam tersebut.

Semestinya pada saat proses mutasi dan rotasi pemerintah melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Namun kondisi di lapangan, Pemerintah cenderung membagi berdasarkan pendekatan. Ibarat boking tiket pesawat (siapa cepat, dia dapat).

Kaitan dengan ini, maka pemerintah daerah sudah saatnya bertindak nyata bukan hanya sekedar mengumbar janji-janji palsu terhadap perbaikan pelayanan pendidikan di daerah dengan salah satu cara yaitu menempatkan ASN pada tempatnya dan sesuai kebutuhan, taman bacaan, penempatan guru secara proporsional serta menjaga wibawa tenaga pendidik itu agar dapat menjalankan profesinya secara terhormat sehingga tidak terkesan ketika pemerintah melakukan rotasi dan mutasi tidak berdasarkan suka dan tidak suka namun harus silakukan secara profesional agar tidak terkesan bahwa ASN dimutaisi dan rotasi tidak terkesan di buang di daerah terpencil adalah sebagai daerah buangan.

Penulis: Ardi, S.Pd.,M.Pd (Guru Pada SMAN 1 Lambitu dan Ketua 2 Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima).
×
Berita Terbaru Update