Notification

×

Iklan

Iklan

Kepuasaan Bermedia Sosial Membawa Malapetaka

Sabtu, 25 Januari 2020 | 20.12.00 WIB
Foto: Ilustrasi (Suara Nusantara)
Kemunculan media sosial (medsos) baik hasil karya anak negeri maupun luar negeri, seperti facebook, instalgram, twiter, dan youtube atau lainnya sejatinya hanyalah alat untuk memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Selain itu, pegiat medsos dalam penggunaannya ada banyak fariasi seperti sekedar eksis (mohon maaf), memperbanyak kawan, dan bahkan kawan dekat curahan isi hati.

Tidak terkecuali yang tua, muda, dan yang kecil sekalipun cukup jago dalam bermedsos. Maka, cukuplah saya katakan bahwa “media sosial adalah kawan sejawat saluran informasi.” Disamping itu, dalam bermedsos adakalanya menerapkan prinsip kehati-hatian, oleh karena kata-kata yang ditulis terkadang membawa malapetaka yang berujung pada jeruji besi.

Dalam menggunakan medsos maka prinsip kehati-hatian harusnya melekat pada diri, karena kata-kata yang dinilai bernuansa penghinaan atau menyerang kehormatan terhadap seseorang atau bahkan instansi pemerintah sekalipun kerap muncul dan bahkan dianggap hal-hal biasa.

Padahal, akibat yang ditimbulkan cukup serius atau bisa berujung pada pengekangan hak-hak dirinya sendiri. tidak jadi soal apakah sengaja atau kelalaian semuanya bergantung pada penilaian subjektif atas fakta yang mengantarkan berapa dan berapa hukuman yang diterima.

Apalagi pada sa’at momentum perayaan pesta demokrasi. Lantaran sekedar perbedaan pandangan atau pilihan politik hujat-menghajar sekalipun dianggap hal yang sudah lumrah.

Selain itu, medsos juga dipercayai memiliki khasiat paling ampuh untuk penyaluran anspirasi cercaan, ujaran kebencian, serta tuduhan-tuduhan tanpa bukti menjadi bacaan atau informasi umum. Padahal Pasal-pasal karet selalu menunggu dan selalu siap membidik yang pada akhirnya berujung pada pengekangan hak-hak diri sendiri.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP memiliki Pasal-pasal karet yang biasanya menjerat pelaku media sosial yang dinilai melanggar larangan-larangan dalam menyalurkan anspirasi atau mencurahkan isi hati.

Pasal yang biasanya sering menjerat yaitu: Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 KUHP. Adapun lengkapnya bunyi Pasal-pasal tersebut :

Pasal 45 ayat (3) UU ITE

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)"

Pada intinya curahan hati atau pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dinilai penghinaan dan/atau pencemaran baik yang ditujukan terhadap seseorang, kelompok, atau instansi-instansi pemerintahan bisa di jerat dengan pasal tersebut.

Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pertama, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang terjadi di depan umum atau lebih dari satu orang selain korban dan maksudnya tidak lain adalah supaya diketahui oleh khalayak orang umum.

Kedua, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang di tempelkan di muka umum.

Ketiga, sementara pengecualiaannya ialah apabila perbuatan dilakukan atas dasar kepentingan umum atau terpaksa membela diri, maka tidak termasuk tindak pidana. Poin pentingnya adalah harus di laporkan oleh pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya dan haru dibuktikan pula tuduhannya.

Pasal 311 KUHP tentang penghinaan "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,"

Terjadinya penghinaan apabila dilakukan di muka umum atau dihadapan korban seorang baik lisan atau tulisan dan hanya di tujukan khusus pada seseorang pribadi dan bukan lebih dari seorang. Tidak termasuk penghinaan apabila bersifat mencemarkan nama baik atau menuduhkan sesuatu.

Kehidupan yang serba dibatasi peraturan ini, sudah sepatutnya kita berhati-hati dan pada khususnya dalam penggunaan media sosial. Karena kerap saja terjadi dalam percakapaan kita sehari-hari mengutarakan kata-kata anjing, babi atau kasar lainnya yang dianggap biasa-biasa, pada hal mungking saja membuat orang merasa tidak senang atau tersinggung lalu mengupayakan langkah hukum.

Selain itu, tulisan-tulisan yang dinilai penghinaan, mencemarkan nama baik yang dituangkan di media sosial bisa saja membawa malapetaka atau menimbulkan akibat yang menjerumuskan ke dalam jeruji besi. Berhati-hatilah dan bijaklah, kalau tidak mau tersangkut dengan jeruji besi.

Penulis: Yasin Usman
×
Berita Terbaru Update