Notification

×

Iklan

Iklan

Kompak Akan Polisikan Pemdes Pai, Bagaimana Ceritanya?

Rabu, 22 Januari 2020 | 17.58.00 WIB
Foto: Suasana saat audiensi berlangsung, Senin 20 Januari 2020 lalu.
Indikatorntb.com - Komunitas Mahasiswa Desa Pai Kreatif (KOMPAK) akan menempuh langkah hukum terkait dugaan manipulasi data dan Korupsi pengalokasian Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pai, Rabu (22/01/20).

Dugaan manipulasi data dan korupsi pengalokasian Anggaran Dan Desa (ADD) tersebut, diungkapkan oleh Kompak dalam kegiatan audiensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pai atas permintaan kKompak pada hari Senin (20/01) kemarin.

Namun yang paling menarik dalam audiensi tersebut, terungkapnya dugaan manipulasi data terkait jumlah kepala dusun dalam LPJ. Faktanya Desa Pai hanya memiliki 4 kepala dusun, namun dalam LPJ tertera jumlah kepala dusun sebanyak 7 orang.

"Terkait dengan Manipulasi Data Kepala dusun yang jumlahnya sebanyak 7 orang namun dusun yang ada di Desa Pai hanya ada 4 Dusun, Kami anggota kompak meminta kejelasan dari data temuan tersebut" Ungkap Herman selaku Koordinator Kompak saat audiensi berlangsung.


Menanggapi dugaan manipulasi data dan korupsi dalam penambahan jumlah kepala dusun yang ditanyakan oleh Kompak tersebut, Hidayah H. Mansyur Kepala Desa Pai menjelaskan, bahwa hal itu dilakukan demi mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Dimana penggunaan dana tersebut akan diatur dikemudian hari.

"Data Kepala Dusun tersebut di atas adalah cara pemerintah desa untuk mengambil dan menarik anggaran desa dari pusat. Terkait dengan uangnya nanti akan di bahas di rencana alokasi lain," Jelasnya saat audiensi berlangsung.

Tidak terima dengan penjelasan Kepala Desa Pai tersebut, Kompak melaui koordinator, Herman mengaku akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

"Kami akan melanjutkan kasus ini keranah hukum dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena memang penjelasan rencana anggaran lain terkait pernyataan Kepala Desa tidak kami temukan di dalam SILPA," Tegasnya.

Ada delapan pokok permasalahan yang dibahas dalam audiensi tersebut, diantaranya transparansi ADD 2017-2019, kejelasan BUMDes dan Karang taruna, kejelasan pemecatan Tamrin, kejelasan rumah kumuh, lakukan pembinaan terhadap pendamping PKH desa Pai, kejelasan sertifikat Prona/PTSL, kejelasan harga pupuk, pembentukan Pokdarwis.

"Ada 8 item yang akan kita bahas dalam agenda audiensi ini, yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang harus di audiensi dan di berikan edukasi terkait dengan pengalokasian ADD dan DDA," Tutup Herman.

Yamin/Indikatorntb
×
Berita Terbaru Update