Notification

×

Iklan

Iklan

Tunjangan Profesi Guru: Antara Harapan dan Kenyataan

Sabtu, 07 Desember 2019 | 17.16.00 WIB
Foto: Penulis
Tujuan pemerintah mengeluarkan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu dengan tujuan dapat meningkatkan profesionalisme guru dengan meningkatkan kualitas diri guru secara individu maupun siswa selaku objek sasaran dalam dunia pendidikan.

Kehadiran sertifikasi ini tentu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan guru, selain peningkatan kesejahteraan guru tersebut namun yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber sumber daya manusia guru baik secara individu maupun peningkatan kualitas siswa dengan tujuan akhirnya dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang bermutu.

Kehadiran sertifikasi ini semua guru menyambut dengan senang sebab secara ekonomi akan mendapatkan penghasilan tambahan bagi guru-guru yang telah berseritikasi. Dengan telah bersertifikasi guru guru tersebut tentu ada beberapa kompotensi yang harus dikuasai oleh guru. Pertama Kompotensi pedagogik,kedua kompotensi sosial, ketiga kompotensi kepribadian dan keempat kompotensi profesioanal. Keempat kompotensi ini sebagai syarat bagi guru untuk mendaptkan tunjangan sertifkasi .

Namun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa dengan hadirnya sertfikasi guru ini justru menimbulkan masalah pertama adalah perebutan jam pelajaran bagi guru- guru yang kekurangan jam efek dari penumpukan guru- guru di sekolah sekitar perkotaan yang disebabkan tidak meratanya distribusi guru terutama di daerah terpencil. kedua.

Proses perekrutan calon peserta Pendidikan latihan Profesi guru ( PLPG) tidak dilakukan secara sehat sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh pusat sebab masih ada temuan kecurangan yang dilakukan seperti masa pengabdian minimal 8 tahun namun kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri lagi dengan banyak guru yang telah melakukan manipulasi masa kerja dengan mencari SK pertama mengajar sebagai guru agar memenuhi syarat.

Disaat pengawas turun untuk melakukan supervisi guru baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial tidak jarang guru yang kalang kabut kerana harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan adminstrasi pemelajaran seperti silabus, RPP dan lain sebagainya namun yang tidak kalah pentingnya adalah pembagian tugas bagi guru –guru tersebut dengan minimal 24 jam bagi guru sertifikasi.

Jumlah jam ini seringkali membuat guru mengalami kewalahan jika tidak mencapai jam yang ditargetkan sebab mereka harus mencari jam di luar sekolah Induk untuk mendapatkan jumlah jam tambahan.

Persoalan diatas ini sering memicu guru-guru untuk saling merebut jam sehingga menimbulkan konflik sesama guru tersebut dengan ego masing-masing untuk saling mempertankan status guru profesional alias mendapatkan tunjangan sertifkasi yang di impikan.

Dengan hadirnya tunjangan ini membuat masalah baru bagi guru- guru yang tentu mengalami kekuarangan jam sertifikasi ini dengan harus sibuk mencari tambahan jam diluar sekolah induk. Dengan mendaptkan jam diluar sekolah induk tersebut tidak jarang guru-guru tersebut hanya syarat tapi menjalankan tugas sebagai pendidik tidak dilakukan dengan mengigat kondisi dan letak geografis yang sulit untuk di jangkau.

Melihat kondisi tersebut maka upaya yang harus dilakukan oleh pemrintah antara lain pertama pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan baik untuk melakuakn analisis kebutuhan secara cermat dan profesional agar penempatan guru guru benar-benar tepat sasaran sehingga sekolah yang dituju tidak numpuk pada satu mapel tertentu.sehingga meraka mengalami kesulitan untuk mendapatkan 24 jam beban mengajar sehingga guru guru harus mencari jam tambahan di luar sekolah.

Penulis: Ardi
×
Berita Terbaru Update