Notification

×

Iklan

Iklan

Pendamping, Aparat Desa dan Penerima Manfaat PKH Dapat di Pidana

Jumat, 06 Desember 2019 | 14.31.00 WIB
Foto: Ilustrasi (Liputan6).
Indikatorntb.com - Pendamping, aparat desa dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) selain diancam pemecatan dan pemberhentian bantuan, juga diancam dengan sanksi pidana apabila terbukti melakukan penyelewengan atau bertindak diluar ketentuan hukum yang berlaku, Jum'at (06/12/19).

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Kementerian sosial telah melaksanakan program keluarga harapan sejak tahun 2017 lalu. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.


Dalam pelaksanaanya, program yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin ini tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan. Tidak sedikit penerima manfaat PKH mengeluh bahkan mengadukan pendamping PKH yang dianggap sewenang-wenang dalam bertindak, seperti memotongan uang bantuan, pengumpulan ATM, buku tabungan, penahanan kartu keluarga sejahtera dan pemalsuan data atau manipulasi data.


Sanksi Pendamping PKH

Kemensos RI, sejak tahun 2017 hingga 2018, sebanyak 98 pendamping PKH diberhentikan dengan berbagai macam kasus, yaitu 46 rangkap pekerjaan, 10 manipulasi data, 41 kasus pengutipan uang, dan 1 kasus pidana.

Selain itu, contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pendamping PKH juga pernah terjadi di wilayah Montong Gading, Lombok Timur. Fatoni pendamping PKH di vonis pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan pidana denda 50 juta subsider 3 bulan kurungan, Fatono juga dibebankan untuk membayar kerugian negara sebesar 157 juta oleh pengadilan Negeri Tipikor Mataram. Fatoni terbukti melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan sebagai petuga pendamping PKH.

"Saya sudah minta tindak tegas oknum pendamping yang memanipulasi data dan menyelewengkan bantuan sosial, sudah ada dua orang (pendamping dan koordinator kelompok) yang sudah diamankan pihak kepolisian. Mereka akan dikenakan pasal pidana berlapis," ujar Harry Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemsos) dilansir dari beritasatu.

Sanksi Penerima Manfaat PKH

Polemik penerimaan bantuan dana PKH juga menyeret penerima manfaat PKH yang tidak sesuai drngan kriteria atau dianggap telah mampu atau sudah tidak berhak menerima bantuan tersebut. Penerima dana bantuan PKH dapat diseret ke ranah hukum jika terbukti terlibat dalam tindak pidana pemalsuan data verifikasi dan validasi, atau terbukti melakukan penyalahgunaan dana untuk fakir miskin.

hal itu pernah disampaikan oleh koordinator PKH Kabupaten Way Kanan, Febri, SH yang mengaku telah menerima laporan dari peserta KPH. Bahwa penyaluran bantuan PKH tidak tepat sasaran, tidak sedikit penerima PKH yang sebenarnya mampu dan mapan namun dimasukan kedalam peserta PKH.

Kata Febri, penerima bantuan PKH yang merasa diri telah mampu harusnya segera mengundurkan diri, jika tidak, maka penerima bantuan PKH tersebut dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang no. 13 tahun 2011 tentang Penangan fakir miskin.

"Sedangkan bagi warga penerima PKH yang telah mampu tetapi masih menerima bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri dapat dikenakan undang-undang no. 13 tahun 2011." Katanya sebagaimana yang dilansir dari kupastuntas.

Sanksi Aparat Desa

Selain pendamping dan penerima manfaat PKH, aparat desa juga bisa dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindakan pemalsuan atau memanipulasi verifikasi dan validasi data PKH. Hal itu pernah diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan, Dul Kahar, A.P.,M.Si.

"Pendamping dan aparat desa bisa kena ancaman jika terbukti memalsukan data. Atau sengaja memasukkan data warga yang mampu ke warga miskin agar menjadi penerima manfaat dana PKH," katanya saat dikonfirmasi Radar Lamsel, Selasa (5/3).

Pernyataan kepala dinas diatas bukan tanpa dasar, dalam ketentuan undang-undang no. 13 tahun 2011 tentang Penanangan Fakir Miskin pada Pasal 42 menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta.

Dari penjelasan dan beberapa bukti kasus diatas, timbul pertanyaan kemudian. apakah pelaksanaan program PKH di desa kita sudah tepat sasaran? apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku? jika ditemukan dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan PKH beranikah kita bertindak? semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Namun perlu diketahui, bahwa mendiamkan kesalahan adalah kejahatan. Jika menemukan kasus yang sama, segera laporkan kepada pihak yang berwajib.

Furkan/Indikatorntb



×
Berita Terbaru Update