Notification

×

Iklan

Iklan

Aturan Baru! Sebelum Menikah, Calon Pengantin Harus Punya Sertifikat

Kamis, 14 November 2019 | November 14, 2019 WIB Last Updated 2019-11-14T01:16:46Z
Foto: Ilistrasi (Hipwee).
Indikatorntb.com - Pemerintah akan meluncurkan program sertifikasi perkawinan melalui Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Sertifikasi ini merupakan syarat perkawinan yang harus diikuti pengantin sebelum nikah, Kamis (14/11/19).

"Siapa pun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga," Ungkap Menko PMK Muhadjir Effendy di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11) dilansir dari idntimes.com.

Untuk mendapatkan sertifikat nikah itu, calon pengantin akan dibimbing selama 3 bulan. Calon suami istri akan dibekali ilmu tentang penyakit-penyakit berbahaya dan seputar pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, hingga masalah stunting.

"Memastikan bahwa dia (calon suami istri) memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki, itu harus diberikan sertifikat," Terang Muhadjir Efendi.

Program sertifikasi perkawinan tersebut, baru akan dimulai pada 2020 nanti.

Kemenko PKM melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak juga akan meluncurkan website yang berisi bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk memberikan edukasi sebelum menikah.

“Sekarang informasi mengenai apa sih yang harus dipersiapkan oleh para pengantin kita masukkan dalam satu website, nah website itu berisi semua,” kata Ghafur di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11) lalu dilansir dari idntimes.com.

Website bimbingan tersebut, akan diisi dengan berbagai macam panduan dari 12 kementerian, salah satunya buku panduan mengurus anak, untuk persiapan calon pengantin sebelum menikah bahkan setelahnya, guna menghindari perceraian.

“Jadi panduan yang ada di Kemenag, Kemendikbud, dan BKKBM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat), semua kita satukan. Tidak hanya di tiga kementerian itu saja, tapi sekitar sembilan kementerian, jadi semua upload di sana. Jadi kalau orang akses ke website itu mereka bisa tahu, bahkan info yang seperti bagaimana mencegah pornografi segala macam dari Kominfo itu ada di sana,” kata Ghafur.

Untuk diketahui, program sertifikasi nikah sebelumnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

Furkna/Indikatorntb

×
Berita Terbaru Update