Notification

×

Iklan

Iklan

Dilemah Kepentingan Praktek Desetralisasi; Antara Pemodal dan Masyarakat Dompu

Senin, 28 Oktober 2019 | Oktober 28, 2019 WIB Last Updated 2019-10-28T14:44:00Z
Foto: Penulis
Praktek desetralisasi yang lahir diera reformasi menjadi jawaban kegelisahan dari daerah yang dianak tirikan pada era orde lama. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang “Pemerintah Daerah” pemerintah pusat berusaha menjawab persoalan yang ada di tiap-tiap daerah.

Julukan bapak pembangunan yang disematkan kepada Soeharto betolak belakang dengan keaadan pada saat itu. Dimana pembangunan hanya berpusat di pulau Jawa saja, maka tidaklah ragu jika kita mengatakan daerah lain sebagai anak tiri dan pulau Jawa merupakan anak kandung.

Seiring perkembangan waktu UU tentang “Pemerintahan Daerah” terus mengalami perubahan. terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahu1999 Tentang “Pemerintahan Daerah” ada empat kali perubahan yang dilakukan. Mulai dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintahan Daerah” sampai yang terbaru Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah”.
Dengan adanya perubahan tersebut akan menjadi angin segar bagi daerah yang masih berkembang.

Selain menjawab persoalan yang ada masing-masing daerah hadirnya prkatek desentralisasi tersebut merupakan perluasan dari asas demokrasi.Setiap peraturan tentu memiliki dampak positif serta dampak negatifnya. Begitupun dengan UU tentang “Pemerintahan Daerah”. Hal yang menjadi yang harus kita lihat dari UU tersebut ialah bagaiaman dampaknya terhadap masyarakat. Untuk mencari jawaban tersebut maka kita harus melihat bagaimana perkembangan masing-masing daerah.

Kabupaten Dompu merupakan daerah yang merasakan langsung dampak dari UU tersebut. Nama Dompu begitu asing bagi orang yang berada di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bahkan orang NTB sendiripun masih bertanya-tanya Dompu itu terletak dimana. Padahal jika kita membaca buku-buku sejarah, nama Dompu sudah ada sejak Zaman Nusantara. Hal tersebut bisa kita buktikan dengan banyaknya peniggalan-peninggalan kerjaan yang ada serta dalam teks sumpah palapa Gazajah Mada.

Seperti daerah lain, Dompu menyimpan kekayaan alam yang begitu banyak. Dalam sektor Pertanian komoditi yang dihasilkan berupa Padi dan jagung. Sektor wisata Dompu memiliki objek wisata tidak kalah saing dengan daerah lain, seperti pantai Lakey, Gunung Tambora dan masih banyak obyek wisata yang bisa dikunjungi. Sedangkan pada sektor tambang ada hal yang bisa eksploitasi yaitu tambang emas dan pasir besi.

Dari potensi-potensi tersebut maka tidak heran jika kepemimpinan Bupati Dompu H. Bambang mengeluarkan program “Terpijar” yaitu singkatan dari Tebu, Sapi, Jagung, Rumput laut. Program tersebut berjalan lurus dengan keaadan masyarakat yang mayoritas petani dan nelayan.

Program tersebut membawa dampak yang baik bagi pertumbuhanan ekonomi masyarakat. Dari tahun ke tahun ekonomi di Kabupaten Dompu terus mengalami pertumbuhan, serta angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Hal tersebut dibuktikan dengan menigkatnya daya beli masyarakat. Setiap tahunnya angka kemiskinan turun sebesar 1%, pada tahun 2017 angka kemiskinan diangka 13,23% dan di tahun 2018 diangka 12,25.

Hal tersebut menunjukan damapk positif bagi prkatek desentralisasi di Dompu. Namun kita jangan merasa puas dulu dengan ketercapain tersebut. Dibalik ketercapain tersebut ada sesuatu yang harus dikorbankan, dimana hutan yang dulunya hijau dengan pohon-pohon menjadi hijau di musim jagung saja. Jagung yang mudah di tanam di area manapun menjadikan masyarakat berlomba untuk membuka lahan baru dengan menebang pohon yang ada di hutan-hutan.

Hal tersebut sangatlah mengecewakan, dimana dulunya hutan-hutan sangatlah banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Hampir semua area hutan mengalami kerusakan, bahkan kerusakan hutan meluas hingga kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Luas lahan kritis mencapai angka 555.475 hektar atau sebesar 52% dari total 1.071.722 hektar kawasan hutan, hal tersebut sangatlah meprihatinkan, keberlangsung sumber daya manusia sangatlah bergatung pada hutan-hutan yang ada.

Belum berkahir maslah tersebut muncul isu baru yang seksi untuk diperbicangkan ini dikalangan mahasiswa, penggiat lingkungan dan akademisi di NTB adalah pembangunan tambang emas di kecamatan Hu’u. Dimana penghasilan tambang emas tersebut dikabarkan dua kali lipat dibanding penghasilan emas yang di PT. Newmont Kabupaten Sumbawa Barat. Hal tersebut tentu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tentu menjadi catatan baru bagi keberlangsungan lingkungan.

Oleh karena itu sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ada disekitar kawasan perusan tambang tersebut.

Perusahan yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2020 mendatang mendapat lampu hijau dari pemerintah daerah maupun provinsi. Disisi lain masyakarat harus benar-benar memgetahui dampak dari beroperasinya tambang tersebut.

Tambang yang akan di kelola oleh PT. Indonsia Asahan Aluminium (Inalum) diperkirakan akan menghasilkan cada 1,38 juta ton emas. Pertanyaan besarnya dari beroperasinya tambang tersebut ialah, akan jadi apa hutan di Dompu jika cadangan emas yang terkadung akan dieksploitasi di tahun 2020 kelak ? jawabannya ada dua yaitu antara akan memajukan perekonomian atau akan menambah catatan kerusakan alam.
Hal tersebut tentu bukanlah persoalan yang dianggap remeh bagi kita. Jika pemerintah daerah dan provinsi tidak benar-benar menganalisis dampak kedepannya, maka tambang tersebut akan menambah catatan kelam terkait pertambangan di Indonesia, jika asumsinya adalah salah satu faktor kemajuan suatu daerah dinilai dari penghasilan pertambangan, maka tambang tersebut akan menjadi aset yang benar-benar dijaga.

Jika kita melihat tambang emas yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia belum mampu memajukan daerahnya. Justru sebaliknya tambang-tambang emas tersebut menguntungkan para pemilik modal saja serta banyak merusak alam. Beberapa contoh sudah kita lihat seperti PT. Freeport di Papua, Pt. Newnmont di Sumbawa Barat, serta masih banyak tambang emas yang ada di Indonesia yang merusak alam dan menjadi cacatan buruk.

Tambang emas bukanlah segalanya, tapi yang dipikirkan adalah bagimana masyarakat bisa mendapat manfaat yang besar dengan adanya tambang tersebut. Hutan yang dulu menjadi sumber mata air jangan sampai menjadi sumber bencana bagi daerah “ Bumi Nggahi Rawi Pahu”.

Oleh karena itu marilah kita sebagai masyarakat yang peduli akan masa depan anak cucu kita mengkaji lebih dalam terkait dampak yang akan dirasakan kelak. Hal tersebut menjadi Pekerjaan Rumah untuk kita semua, terkhusus bagi calon bupati yang akan maju di pilkada 2020 kelak, agar memikirkan bagimana kerusakan hutan yang saat ini terjadi kedepannya tidak semakin parah.

Penulis: Ardin
×
Berita Terbaru Update