Notification

×

Iklan

Iklan

Hakikat Demonstrasi Dalam Memperjuangkan Reformasi Lewat Aspirasi

Rabu, 25 September 2019 | 06.49.00 WIB

Demonstrasi di kenal sebgaai bentuk penyampaian aspirasi berdasarkan isi hati di depan publik yang di lakukan oleh sekelompok kalangan baik dari akademisi dan praktisi atau beberapa kelompok tertentu dengan tujuan aspirasi akan segera di tindak lanjuti. Sedangkan reformasi menjadi langkah untuk mengubah suatu tatanan/sistem yang sudah ada yang di anggap keliru, salah bahkan keluar dari nilai-nilai yang di tanamkan oleh dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945.

Ibu kota Negara yang sekaligus menjadi jantung pemerintahan di Republik ini sedang ramai di beritakan, berawal dari sikap skeptis dan kritis yang di sampaikan oleh para akademisi dan praktisi yang menolak hadirnya perubahan undang-undang tentang komisi pemberantasan korupsi degan materi muatan yang di nilai justru akan semakin memperhambat pemberantasan tindak pidana korupsi di republik ini, serta hadirnta beberapa UU lain seperti UU dan Perpu Ormas, UU ITE, UU tentang kebijakan tenaga kerja asing yang di nilai melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Penolakan pun megundang masayarakat untuk bersuara, para akademisi dan praktisi ramai mendatangi gedung DPR untuk meneriakan bentuk penolakannya.
Lautan masyarakat dan mahasiswa sedang berjuang membenahi negri di depan gedung DPR RI, yang sedang di publis dan di nilai sebagai gerakan reformasi, akan kah suara mereka di dengar dan di tindak lanjuti oleh lembaga legislasi selaku penggagas dan pembentuk Undang-undang yang di amanhkan oleh UUD 1945 dan UU MD 3? masapun sedang menanti tanggapan dan tindak lanjut yang positif dari DPR.

Mereka berharap tugas DPR Untuk menyerap, menghinpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang di amanhakan dalam UU No 2 tahun 2018 tentang perubahan ke 2 UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 akan terealisasi dengan baik tanpa kembali mengundang akademisi dan praktisi untuk meneriakan penolakannya di depan gedung DPR.
Sikap mereka yang saat ini sedang berjuang di depan gedung DPR mengingatkan kita pada era reformasi sehingga tindakan anak bangsa saat ini bukanlah tidakan yang bersifat anarkis yang harus di usir dan di diami. Mereka sebgaai rakyat yang memiliki kedaulatan yang di legalkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 agar mampu megatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar.

Demi memperjuangkan tujuan negara yang tertuang dalam preambule UUD 1954 yakni untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indoneia.

Tujuan mulia ini Haruslah mampu di akomodir dengan baik oleh peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 Sebgaai peraturan pelaksana.
Karena pada dasarnya materi muatan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi asas-asas yang di tentukan dalam UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundng-undangan seperti asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kehasilgunaan dan kedayagunaan serta asas kejelasan rumusan. Sehingga peraturan yang dibentuk dapat memberantas dan membumi hanguskan apa yang menjadi musush besar bangsa saat ini.

Karena menurut Jeremy bentham Hukum yang efisien dan efektif adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya yaitu untuk memberikan kebahagiaan terbesar pada jumlah masyarakat yang banyak.

Penulis : Zul Amirul Haq.
×
Berita Terbaru Update