Notification

×

Iklan

Iklan

Brutal Membabi Buta, Aparat Kepolisian Bubar Paksa Massa Aksi dengan Senjata Api

Minggu, 17 Februari 2019 | Februari 17, 2019 WIB Last Updated 2019-06-22T11:51:01Z
Oleh : Rahimun, ARD
Editor : Gie
Foto : Penulis
Saya Rahimun selaku jendral ARD  (Aktivis Rakyat Daerah) Bima-Makassar, wilayah sulawesi selatan  mengecam atas prilaku represif secara premanisme yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ada di kabupaten bima pada hari jum’at 15 februari 2019 yang lalu, secara pribadi saya rasa  tindakan aparat kepolisian sudah melanggar apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai penjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat di negeri ini, seperti yang termaktub didalam; UU No.2 thn 2002 BAB III, Tugas dan wewenang, pasal 13. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia: a. memelihara ketertiban dan keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakan hukum; dan c. memberikan perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun ketika melihat tindakan premanisme yang dilakukan oleh pihak kepolisian kabupaten bima hari ini itu sudah melanggar atau mencoreng tugasnya sebagai pengayom masyarakat , dan saya mendesak dengan keras kepada pemerintahan kabupaten bima dan KAPOLDA NTB agar secepatnya menindak lanjuti pelanggaran fatal  yang di lakukan oleh pihak aparat kepolisian dan pecat KAPOLRES Bima.

Dalam beberapa hari kedepan kami dari ARD akan melakuakan aksi besar-besaran di kota Makassar meminta Pemerintahan Daerah agar secepatnya mengklarifikasi kenapa kemudian pihak polisi berani melayangkan tembakan kepada masyarakat aksi massal di sape hingga melukai beberapa warga dan anak-anak dibawah umur.

Tindakan pembubaran paksa atas aksi massal masyarakat sape yang menuntut beberapa janji bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, SE, memperbaiki infrastruktur jalan raya dibeberapa desa antaranya; desa bugis, Desa Na’e dan membuatkan irigasi jalan yang ada di desa bugis dusun bajo sarae dan dusun gusun.

Berdasarkan uraian dia atas kami dari ARD (Aktivis Rakyat Daerah) mendesak agar: KAPOLDA NTB agar melakukan evaluasi dan mencopot Kapolres Bima atas sikap, tindakan dan prilaku aparat dibawahnya yang secara jelas dan nyata anti-demokrasi, melanggar konstitusi, dan menyelewengkan hak warga untuk berkumpul dan berekspresi.

Menuntut pemerintah Daerah untuk memastikan perlindungan HAM dan pemenuhan keadilan  kepada rakyat kabupaten Bima. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bima agar segera melakukan Perbaikan Jalan sesuai yang termaktub dalam APBD Perubahan 2018.

Apabila tuntutan ini tidak di indahkan maka kami akan melakukan aksi besar-besaran secara serentak seluruh mahasiswa bima yang kuliah di perguruan tinggi dikota Makassar.
×
Berita Terbaru Update