Notification

×

Iklan

Iklan

Banyak Kendala Rehabilitasi Rumah Korban Gempa, Ini Penegasan BPBD NTB ke BRI

Minggu, 03 Februari 2019 | Februari 03, 2019 WIB Last Updated 2019-02-03T05:46:25Z
Seorang wanita berdoa di depan puing-puing bangunan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) usai gempa, Sabtu, (11/8/2018), (Foto : Firdia Lisnawati/liputan6.com/indikatorntb.com)
Editor : Subhan Al-Karim

Indikatorntb.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ir. H. Muhammad Rum, MT menyampaikan, banyak kendala dan keluhan yang diiventarisir oleh Tim Pengendali Kegiatan (TPK) BPBD Provinsi NTB, yang membawahi para fasilitator dalam proses rahabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak korban gempa Lombok.

Terutama, kata HM Rum, terkait aktivitas timnya dengan pihak BRI. Karena itu, pihak BPBD NTB menegaskan kepada pihak BRI untuk memproses, menindaklanjuti dan memperhatikan setidaknya tujuh hal.

Pertama, untuk persyaratan pembuatan rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) cukup hanya dengan melampirkan SK Kepala Desa/Lurah setempat tentang Susunan Pengurus Pokmas.

Kedua, pencairan Dana Siap Pakai (DSP) ke rekening Pokmas cukup dengan melampirkan Satu Lembar Surat Rekomendasi yang ditandatangani Ketua Pokmas dan PPK BPBD Kota Kabupaten setempat.

“Tentu saja ada isian dalam surat rekomendasi itu yang harus diisi termasuk nama nomor rekening dan tanda tangan anggota Pokmas,” kata HM Rum di rilis berita yang diterima indikatorntb.com, Minggu, (03/02).

Ketiga, untuk korban yang kepala keluarganya telah meninggal dunia. Bantuan diserahkan ke satu orang ahli waris yang berhak, dengan cukup didasarkan surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Kelurahan.

Keempat, untuk KK yang telah menjadi TKI atau keluar negeri atau sedang sakit parah. Proses pembuatan rekening/pencairannya dapat dilanjutkan dengan didasarkan surat kuasa/keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

“Jadi kita berharap tidak ada lagi informasi atau temuan kami di lapangan. Dimana diwajibkan KK tersebut datang sendiri dari luar negeri atau dibopong dalam keadaan sakit parah untuk datang ke Bank BRI,” jelas Rum.

Kelima, dalam hal terjadi kesalahan penulisan nama yang tidak sesuai antara SK Bupati/Walikota dengan KTP korban/By Name By Address. Sebelum keluarnya SK revisi dari Walikota/Bupati, dapat diperbaiki dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat. Sehingga kata HM Rum, tidak menghambat proses pencairan dana.

Keenam, pihak BPBD juga memita kepada pihak BRI untuk segera memproses lanjut transfer dari rekening KK ke rekening Pokmas. Tanpa harus menunggu pembagian buku tabungan di Desa/Kecamatan/Daerah lain selesai.

Termasuk, kata HM Rum, tidak ada istilah pembatasan debet harian, seperti isu di KLU yang satu hari hanya boleh delapan Pokmas saja.

Ketujuh, dalam hal pihak BRI menemukan situasi/kondisi di lapangan yang dianggap tidak sesuai dengan juklak maupun juknis. Diminta kepada pihak BRI segera berkoordinasi dengan pihak BNPB/Kemen PUPR/Pemda/BPBD setempat.

“Kita berharap tidak ada lagi tindakan-tindakan atau ketidak pahaman mekanisme kerja dari pihak manapun, yang tergabung dalam Tim Percepatan Rehab/Rekon ini, yang menghambat kinerja keseluruhan Tim,” harap Kepala BPBD NTB, Ir. H. Muhammad Rum, MT.

Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa ini adalah tugas dan panggilan kemanusiaan. Sebuah kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.

Diketahui, surat tersebut ditembuskan kepada hampir semua pihak yang berkompeten, antara lain Kepala BNPB, Gubernur NTB, Staf Ahli Menteri PUPR, Danrem 162/Wirabhakti, Kadis Perkim NTB, Kadis PUPR NTB, TPK BPBD NTB, Kadis Perkim Kab./Kota, Kalak BPBD Kab/Kota, Korwil/Fasilitator, Kepala Cabang BRI Kab./Kota, Kedes/Lurah dan Pokmas terdampak.
×
Berita Terbaru Update