Notification

×

Iklan

Iklan

Melawan Nepotisme

Senin, 09 April 2018 | April 09, 2018 WIB Last Updated 2018-04-09T04:49:00Z
Foto : Penulis

Indikatorntb.com - Pejabat Negara atau daerah seharusnya memiliki jiwa melayani bukan jiwa dilayani. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat, dirinya saja masih sesukanya mengeruk-ngeruk fasilitas yang dibeli dari uang rakyat. Baik eksekutif maupun legislatif, seharusnya membenahi kultur negatif orang-orangnya. Lembaga Negara yang menyerukan dengan lantang terkait reformasi, ternyata masih jauh dari yang namanya reformasi tentunya sebuah kondisi yang sangat disayangkan.

Saya sering mendengar selentingan kabar bahwa banyak permintaan fasilitas oleh pejabat publik. Bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa permintaan fasilitas juga ditunjukan kepada BUMN dan swasta. Tentunya sebuah kondisi yang identik dengan aktivitas menyuburkan nepotisme. Sejarah boleh bergerak ke arah reformasi, tetapi mental pejabat publik dan birokrat kita justru mundur dan mereka sendiri yang telah memutar mundur laju sejarah. Reformasi sesungguhnya merupakan masa transisi; masa paling menentukan perjalanan suatu bangsa. Negara ini bisa bergerak menjadi negara maju sejajar dengan negara-negara lain.

Seharusnya semua penjabat harus mengabdi kepada masyarakat. Artinya, kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Maka dari itu penjabat publik harus bisa meninggalkan sifat-sifat yang menjunjung tinggi nepotisme. Revolusi mental yang didengung-dengungkan oleh orang nomor satu di negara kita ini tentunya tidak sejalan dengan nepotisme. Oleh sebab itu, kepada para penjabat: “kami mempersilahkan kalian untuk mempergunakan jabatan dan kekuasaan kalian semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu kalian harus bisa dan bertekad untuk memperbarui diri dan cara berfikir kalian”!

Melawan Nepotisme!

Nepotisme sangat merugikan karena telah melanggar asas keadilan. Seharusnya semua masyarakat harus mendapatkan hak yang sama. Jangan karena seorang pejabat, maka bisa mendapatkan fasilitas, bahkan dengan semena-mena meminta fasilitas untuk keluarga dan kerabat. Pejabat seharusnya dapat membedakan mana kehendak pribadinya dan mana kepentingan khalayak ramai. Dengan itu semua akan merata dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Nepotisme menjadi buruk ketika kepentingan pribadi atau ego diatas segalanya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 Ayat (5): “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”. Nepotisme membuat saya tidak bisa objektif melihat suatu hal, kedekatan kekerabatan atau kedekatan kelompok membuat objektivitas tersamarkan; yang muncul adalah ego. Semua berdasarkan hubungan tentunya kondisi-kondisi seperti ini jauh dari keadilan dan revolusi mental.

Jika terus dibiarkan tanpa ada kampanye atau sosialisasi bahwa nepotisme ini harus dilawan, maka lama-lama akan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melawan nepotisme sesungguhnya cukup dengan membiasakan berfikir objektif terhadap semua hal. Unjung-unjungnya memang kepentingan kedekatan kekerabatan, kedekatan hubungan dan kedekatan kelompok harus dikorbankan. Namun ketika melihat segala sesuatu secara objektif dan tidak memaksakan kehendak semua hal akan lebih mudah dicari keadilannya. Mari kita lawan nepotisme dengan cara berfikir objektif dan tidak memaksakan kehendak dengan cara mempergunakan pengaruh dan jabatan. Apa saja boleh dilakukan asalkan mempergunakan cara yang sesuai dengan aturan dan etika yang benar.

Penulis : Dede Adyathul Fauzi
×
Berita Terbaru Update